Samsir : Inspektur Harus Paksa Perusahaan Kembalikan Uang Negara

Aston    •    Rabu, 04 September 2019 | 17:40 WIB
Lokal
Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir.(as/wb)
Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir.(as/wb)

TOBOALI,www.wowbabel.com -- Empat perusahaan yang  masih belum mengembalikan temuan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Bangka Selatan Tahun anggaran 2018, mendapat perhatian serius dan disesalkan anggota DPRD Bangka Selatan, Samsir.

Baca Juga: Empat Perusahaan di Bangka Selatan Enggan Kembalikan Temuan BPK

Sekretaris Komisi I DPRD Basel itu meminta agar inspektorat menindak tegas dan memaksa agar perusahaan mengembalikan uang negara atas temuan BPK RI tersebut.

"Menanggapi empat perusahaan di Bangka Selatan yang enggan mengembalikan sejumlah uang hasil temuan BPK kami sangat menyayangkan kalau memang itu terjadi dan kami mengimbau kepada pihak ketiga tersebut untuk secepatnya melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan temuan BPK karena itu sudah menjadi kewajiban dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten. Dan kepada Inspektur harus memaksa pihak ketiga memenuhi kewajibannya," kata Samsir, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga: Empat Perusahaan di Bangka Selatan Diserahkan Ke Kejaksaan

Menurut Samsir, sesuai dengan pasal 20 UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pihaknya wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP.  Untuk itu inspektur wajib menyurati pihak terkait yang tersangkut dalam kelebihan pembayaran dan menjadi temuan BPK RI.

"Dan inspektorat harus memberikan tenggat waktu pengembalian hingga 6 bulan ke depan jika tidak maka inspektorat harus memproses lebih lanjut hal tersebut sesuai perundang -undangan yang berlaku," tegasnya.

Politisi PKS itu mengatakan, jika temuan keuangan dalam LHP BPK tidak dikembalikan tentunya akan merugikan negara.

Ia juga mendesak agar  perusahaan yang masih enggan mengembalikan  untuk diproses secara hukum. Tak hanya itu, sanksi berupa blaklist  harus diberikan kepada perusahaan dengan reputasi negatif.

"Jika tidak dikembalikan tentunya akan merugikan negara dan tentunya ada sanksi yang menunggu apakah tidak boleh lagi menjadi rekanan dalam menjalankan proyek atau diproses secara hukum," tukas Samsir.(as/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL