Putusan PN dan PT Ditolak MA, Mantan Kades Belo Terbukti Korupsi

Chairul Aprizal    •    Kamis, 12 September 2019 | 16:24 WIB
Lokal
Kasi Pidsus, Kepala Kejari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bangka Barat. (Chairul/wowbabel)
Kasi Pidsus, Kepala Kejari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bangka Barat. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, www.wowbabel.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat (Babar) menyampaikan salinan petikan putusan dari MA (Mahkamah Agung) terhadap putusan terdakwa Mantan Kades Belo Laut Amrin Saimi yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kepala Kejari Babar Helena Octavianne,SH.,MH yang didampingi Kasi Pidsus Dr.Agung Dhedi Dwi Handes,SH.,MH dan Kasi Intelijen Mario Nicolas,SH menyampaikan hal itu kepada sejumlah wartawan di kantornya, Kamis (12/09/2019).

"Yang mana dalam putusan mahkamah agung tersebut intinya pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II yaitu terdakwa dan penasehat hukumnya," disampaikan Kasi (Kepala Seksi) Pidsus (Pidana Khusus) Kejari, Agung.

Agung mengatakan MA mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Penuntut Umum Kejari Bangka Barat dan membatalkan putusan pengadilan Tipikor PT (Pengadilan Tinggi) Bangka Belitung tertanggal 7 Februari 2019 yang menguatkan putusan pengadilan Tipikor PN (Pengadilan Negeri) Pangkalpinang pidana penjara 1 tahun 6 bulan tertanggal 3 Januari 2019. 

Sehingga, kata Agung, Mantan Kades Belo laut dinyatakan korupsi dan dijatuhi pidana kurungan penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta atau kurungan selama 6 bulan.

Selain itu dikenakan juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.970.901.511,00 dengan jangka waktu 1 bulan.

"Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta benda akan disita oleh jaksa dan dilelang atau jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana kurungan selama 2 (dua) tahun," tegasnya.

"Pada kesempatan ini kami dari jajaran Pidsus kejaksaan negeri Bangka Barat dengan didukung oleh ibu Kejari dan Kasi Intel mengucapkan syukur Alhamdulillah artinya ini merupakan prestasi bagi kami yang mana kami Pidsus bisa membuktikan bahwa memang ini ada tindak pidana korupsi," tambah Kasi Pidsus.

Agung mengharapkan hal ini menjadi pelajaran bagi seluruh desa desa lain di Bangka Barat agar tidak terjerat kasus yang sama yakni Tipikor.

Kepala Kejari Bangka Barat Helena menambahkan kasus ini bukan hanya memenjarakan terdakwa yang bersalah  melainkan juga agar segala kerugian negara bisa dikembalikan.

"Nanti bidang Intel langsung telusuri aset. Buat apa kalau hanya pidana badan tapi kerugian negaranya akhirnya tidak dikembalikan padahal kerugian negara itulah yang menyebabkan perekonomian pembangunan tidak berjalan," tutur Helena.

Agung mengungkapkan juga MA dalam hal ini tidak memeriksa lagi fakta dalam persidangan tetapi lebih ke pemeriksaan hakim-hakim dibawahnya telah melakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak.

"Tadi di pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri Tipikor pangkalpinang itu satu tahun enam bulan putusannya sedangkan tuntutan kita itu enam tahun enam bulan," ungkap Agung.

"Adanya perbedaan dalam pembuktian inilah yang kami jadikan dasar bahwa hakim tingkat pertama dan tingkat PN dan PT ada kekeliruan dalam pendapat hukum itulah dasar dari kami mengajukan banding dan kasasi. Dan Alhamdulillah mahkamah agung menyetujui putusan kita dan membatalkan putusan PN dan PT. untuk terpidana saat ini sedang di lapas tua Tunu pangkalpinang," tambahnya. (Rul/wb)

Halaman