Didit Akui Pembahasan Raperda RZWP3K Paling Alot

Firman    •    Senin, 23 September 2019 | 16:19 WIB
Lokal
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(fn/wb)
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(fn/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Povinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) tidak bisa diselesaikan pada DPRD periode 2014-2019.

Raperda RZWP3K yang diajukan oleh Gubernur Babel pada Oktober 2018 akan dilanjutkan pembahasan oleh anggota DPRD Babel masa bakti 2019-2024.

Pembahasan Raperda RZWP3K oleh DPRD Babel hanya sampai tahap konsultasi publik yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi Babel di Pangkalpinang, Jumat (20/9/2019) pekan lalu.

"Untuk Raperda RZWP3K periode ini sudah dibahas di Pansus DPRD. Dalam pembahasan sesuai dengan tahapan tekhnis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat diselesaikan oleh anggota DPRD Periode 2014-2019," kata Didit Srigusjaya Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung saat sidang Paripurna Pengesahan APBD Provinsi Babel Tahun Anggaran 2020, Senin (23/9/2019).

Pembahasan Raperda RZWP3K oleh Pansus DPRD Babel mulai dari konsultasi di berbagai instansi terkait baik daerah maupun pusat hingga konsultasi publik tidak dapat diselesaikan.

"Pansus bekerja sesuai tahapan dalam perundang-undangan namun belum dapat diselesaikan," tukas Didit.

Oleh sebab itu hasil kesepakatan DPRD Bangka Belitung, pembahasan Raperda RZWP3K akan dilanjutkan oleh anggota DPRD Bangka Belitung Periode 2019-2024, karena masa bakti anggota dewan



1   2