Masyarakat Peduli Transparansi Demokrasi Gelar Aksi ‘Save KPK’ di DPRD Bangka Belitung

Firman    •    Senin, 23 September 2019 | 13:45 WIB
Lokal
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Transparansi Demokrasi (MPTD) mendatangi  Gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (23/9).(fn/wb)
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Transparansi Demokrasi (MPTD) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (23/9).(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Transparansi Demokrasi (MPTD) mendatangi  Gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (23/9).

Kedatangan mereka terkait revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi diterima Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, didampingi Ketua Komisi I, Adet Mastur beserta Anggota DPRD Bangka Belitung  Bong Ming Ming.

Dalam orasinya, Ketua Umum MPTD, Ansori, meminta DPRD Bangka Belitung untuk dapat berpihak kepada KPK dalam menegakkan supremasi hukum melawan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"KPK dalam perjalannnya selalu mendapat perlawanan, sudah sepatutnya kita hadir dan melawan setiap perbuatan yang melemahkan bahkan membunuh kewenangan KPK, termasuk revisi UU ini. Untuk itu, kami berharap DPRD untuk dapat sejalan dengan kami, agar segala kewenangan KPK dapat dikembalikan demi tegaknya hukum anti korupsi di Indonesia" Ujar Ansori.

Menanggapi tuntutan MPTD, Didit Sri Gusjaya mengatakan pihaknya selalu berada satu jalur dengan suara rakyat, namun terdapat domain tertentu yang tidak bisa DPRD Bangka Belitung lakukan.

"Kami, DPRD Babel, diakhir masa jabatan kami, selalu siap mengawal suara rakyat. Untuk permasalahan ini, kami akan laksanakan sesauai domain kami di DPRD, jika diluar itu, kami tidak sanggup karena berbenturan dengan aturan." jelas Didit.

Setelah mendengar tanggapan dari DPRD B



1   2