Ranto : Puan dan Me Hoa Pimpin DPR Hanya Temporer

Abeng    •    Rabu, 02 Oktober 2019 | 13:42 WIB
Pilkada
Puan Maharani (mengenakan bajur merah0.(ist)
Puan Maharani (mengenakan bajur merah0.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com  -- Hasil Pemilu 2019 yang menempatkan politisi perempuan dalam jabatan politik di DPRD Kabuoaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung menegaskan jika diskriminasi terhadap politisi perempuan makin berkurang. Agar politik diskriminasi ini tidak terjadi, sepatutnya diperkuat dalam Undang Undang Susunan dan Kedudukan DPR ( UU MD3).

"Jika dilihat dari perolehan suara politisi perempuan dari hasil Pemilu Legislatif 2019 yang lalu, pemilih di Bangka Belitung sudah tidak mendiskreditkan politisi perempuan. Artinya tidak ada diskriminasi pemilih laki-laki terhadap politisi perempuan," kata Ranto Dosen Ilmu Politik Universitan Bangka Belitung (UBB) saat memaparkan hasil penelitiannya bertema "Mengakselerasi Politik Perempuan di Parlemen: Dari Hulu Hingga Hilir" Pada Tahun 2019.

Beberapa temuan data dari penelitiannya, kata Ranto,  menunjukkan bahwa dukungan yang didapatkan oleh politisi perempuan sebagian besar dari pemilih berjenis kelamin laki-laki.

Beberapa kondisi yang telah disebutkan Ranto, menegaskan kabar baik bagi pegiat sosal politik yang fokus pada kajian perempuan dan politik yang ada selama ini. 

"Hanya saja, dari cerita-cerita keberhasilan perempuan dalam menduduki jabatan politik seperti yang telah disebutkan tadi, tidak diikuti oleh adanya kepastian hukum bagi politisi perempuan yang terpilih sebagai wujud konkrit  untuk menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif," tukasnya. 

Selama ini,  menurut Ranto, perempuan hanya diposisikan dalam jabatan-jabatan politik yang kurang strategis ketika berada dalam parlemen. Dipilihnya Me Hoa dan Puan Maharani sebagai ketua parlemen hanya bersifat temporer saja.

“Oleh karenanya, diskusi mengenai pemenuhan quota  30 persen keterwakilan perempuan kiranya tidak berhenti hanya pemberlakuan afirmasi pada saat pencalonan saja (hulu) akan tetapi diharapkan sampai pada titik hilirisasi (ada produk hukum yang menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif), " ujar Ranto.

Agar posisi perempuan dalam memperjuangkannya dan menjalankan agenda politik lebih maksimal di masa mendatang, Ranto menilai perlu  mempertimbangkan bagaimana memastikan perempuan dalam pimpinan parlemen. Jika gagasan ini diterima maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lebih dikenal dengan Undang-Undang MD3. 

"Klausul yang mengatur tentang penentuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat—di nasional maupun lokal—untuk ketua maupun wakilnya yang didasarkan pada perolehan suara terbanyak yang diperoleh partai politik dalam sebuah pemilihan umum perlu juga diikuti oleh adanya kepastian untuk mengakomodir keterwakilan perempuan dalam pimpinan parlemen," tambah Ranto. (wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL