DPRD dan Pemprov Bangka Belitung Desak KLHK Cabut izin HTI

Tim_Wow    •    Selasa, 08 Oktober 2019 | 16:08 WIB
Nasional
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya bersama Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fattah bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Perwakilan masyarakat menandatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH), Selasa (08/10/2019).(ist)
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya bersama Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fattah bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Perwakilan masyarakat menandatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH), Selasa (08/10/2019).(ist)

JAKARTA,www.wowbabel.com --  Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya bersama Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fattah bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Perwakilan masyarakat menandatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH), Selasa (08/10/2019).

Pertemuan ini menindaklanjuti hasil audiensi mahasiwa, masyarakat dan DPRD Bangka Belitung terkait penolakan Hutan Tanam Industri (HTI) yang bertepatan pada Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September 2019 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, sempat bersitegang antara Ketua DPRD Bangka  Belitung dan Sekjen KLHK. Hal ini dipicu lantaran Didit menganggap belum ada keseriusan pihak KLHK untuk menyelesaikan permasalahan HTI di Bangka Belitung selama ini.

"Sebenarnya DPRD Bangka Belitung sudah membentuk Pansus HTI dan hasilnya merekomendasikan kepada gubernur untuk menghentikan aktifitas HTI di Bangka Belitung," ungkap Didit.

Pada pertemuan tersebut, Didit mendesak pihak KLHK untuk membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur kepala desa dan masyarakat.

"Harapan kita setelah pertemuan ini, KLHK akan membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur kepala desa dan masyarakat, bukan hanya sekedar lips service," imbuhnya.

Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Sekretaris Jendral KLHK, Bambang Hendroyono berjanji KLHK kedepan akan membentuk tim evaluasi yang akan dipimpin langsung oleh s



1   2