PDIP Larang Anggota Dewan Gadaikan SK

Firman    •    Rabu, 09 Oktober 2019 | 15:22 WIB
Lokal
Ketua DPD PDIP Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(dok)
Ketua DPD PDIP Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(dok)

Soal ada apa tidak sanksinya, sudah pasti ada sanksinya, cuma itu kan bersifat internal. Nanti sanksi apa yang akan diberikan, itu adalah urusan DPP

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Ederan kepada DPD PDIP di setiap provinsi, melarang seluruh anggota DPRD terpilih dari PDIP menggadaikan SK-nya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan  Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bangka Belitung, yang juga Ketua Sementara DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya.

“Kemarin kita baru menerima surat ederan dari DPP PDI Perjuangan, agar melarang seluruh anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan, baik provinsi, kabupaten maupun kota menggadaikan SK-nya," ungkap Didit, Rabu (9/10/2019).

Selain itu menurutnya, kemungkinan surat ederan dari DPP PDI Perjuangan itu, ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional.

"Mungkin perhitungan dari DPP PDI Perjuangan, ini ada baiknya, karena  takut akan memberatkan keuangan dari pada anggota dewan, serta nantinya akan menjadi beban anggota dewan itu sendiri dan ujung-ujungnya akan berdampak terhadap kinerja DPRD," tutur Didit.

Didit menambahkan, sejauh ini dirinya belum tahu apakah sudah ada anggota DPRD Provinsi dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah menggadaikan SK-nya.

"Karena saya belum cek, ada apa tidak dari fraksi PDIP yang sudah gadaikan SK-nya, tapi saya minta kepada fraksi PDIP provinsi maupun kabupaten atau kota tidak menggadaikan SK. Ini merupakan surat ederan dari DPP PDI Perjuangan," terang Didit.

Ditambahkan Didit, surat ederan ini baru diterima kemarin dari DPP,  namun  jika sudah ada anggota DPRD dari PDIP yang sudah gadaikan SK-nya, dirinya tidak bisa komentar.

"Kalau dari provinsi saya belum tahu ada apa tidak yang telah menggadaikan SK-nya, dari Kabupaten saya denger sudah ada yang menyampaikan telah ada yang menggadaikan SK-nya," ungkap Didit Srigusjaya.

Disinggung jika sudah ada anggota DPRD dari PDIP yang telah menggadaikan SK-nya, apakah akan ada sanksi.

"Soal ada apa tidak sanksinya, sudah pasti ada sanksinya, cuma itu kan bersifat internal. Nanti sanksi apa yang akan diberikan, itu adalah urusan DPP," imbuh Didit.

Didit menegaskan laranganitu hanya untuk anggota DPRD asal PDIP saja, untuk parpol lain adalah hak  mereka masing-masing.

"Karena larangan ini dari DPP PDI Perjuangan khusus bagi anggota PDIP saja, baik kabupaten atau kota dan provinsi," tukas Didit.(fn/wb)



MEDSOS WOWBABEL