Tak Terima Turun Jabatan, ASN ini 'Tantang' Bupati Markus

Chairul Aprizal    •    Jumat, 11 Oktober 2019 | 23:03 WIB
Lokal
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Salah seorang ASN Kabupaten Bangka Barat Des Kurniawan,SH mengungkapkan telah melaporkan Bupati Bangka Barat Markus ke KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) akibat sikap 'Tangan Besi'nya menurunkan jabatan tanpa mekanisme yang semestinya.

"Demosikan penurunan jabatan setingkat lebih rendah, penurunan jabatan itukan menurut PP 53 itukan kategori terkena disiplin berat secara aturannya. Sedangkan untuk dihukum berat atau sedang itu kita harus melalui proses persidangan pemeriksaan," ungkap Des Kurniawan ketika ditemui di Museum Timah Muntok, Jumat (11/11/2019) siang.

Seperti halnya mantan Sekda Bangka Barat Yunan Helmi, Des mengatakan berani melaporkan Markus ke KASN karena dirinya tiba-tiba diturun jabatannya tanpa adanya pembuktian jelas melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai seorang ASN.

"Apa yang dilanggar ini buktikan dulu saya tantang ini, buktikanlah ! Kesalahan kami apa ? Tidak jalan mekanisme itu," Katanya.

Des menyebutkan dirinya turun dari Kabag Hukum eselon 3A jadi Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah eselon 3B, dan selain dirinya ada ASN Bangka Barat lainnya yang juga diturunkan jabatannya.

"Edo di Perkim kemarin dari Kabid ke Kasi. Makanya saya mengambil mekanisme sesuai aturan perundang-undangan dalam hal ini KASN. Banyak juga bisa milihnya ke PTUN apa-apa tapi saya milih KASN," tutur Des.

"Ya sempat juga nawarin kawan-kawan yang lain juga cuma mereka ya tidak berani tidak mau. Ya mencari keadilan sayakan orang hukum jadi saya tau mekanisme yang harus saya tempuh," tambahnya.

Des Kurniawan melaporkan Markus ke KASN tanggal 13 Agustus 2019 sebelum Sekda Yunan Helmi dinonjob kan namun dijelaskannya prosesnya lama karena KASN sedang proses pemilihan komisioner.

"Saya duluan sudah di BAP, belum ada kabar juga dari KASN masih menunggu. Biasanya nanti KASN rekomendasi kalau kita benar pengembalian jabatan atau pengembalian eselon setingkat yang sama," terangnya.

Des menuturkan ada sanksinya juga dari KASN untuk pejabat yang telah melanggar mekanisme tersebut.

"Kita itu mengharapkan mengembalikan eselon kita, ya karena tidak ada proses pemeriksaan jadi kita menduga-duga hanya alasan subjektif itu," tuturnya.

"Kalau memang salah silakan diperiksa kalau memang saya salah, saya juga pernah memeriksa PNS yang melanggar hukuman disiplin seperti Ridwan," tukas Des.

Des mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan dipindah tugas ke bagian lain namun jangan menurunkan jabatan tanpa mekanisme yang jelas.

"Tunjangan rugi dan harga diri sebagai PNS ibaratnya dihukum pemeriksaan tanpa tahu kesalahan, jauh dan juga pendapatan honor jelas beda," tukasnya.(rul/wb)

Halaman