Gerak Babel Minta Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Pangkalpinang Dituntaskan

HendriDede    •    Rabu, 16 Oktober 2019 | 20:48 WIB
Lokal
Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan diri Komunitas Gerakan Anti Korupsi Bangka Belitung (Gerak Babel), mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang segera mengungkapkan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017.(hen/wb)
Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan diri Komunitas Gerakan Anti Korupsi Bangka Belitung (Gerak Babel), mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang segera mengungkapkan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017.(hen/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com --Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan diri Komunitas Gerakan Anti Korupsi Bangka Belitung (Gerak Babel), mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang segera mengungkapkan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017.

"Kami dari komunitas Gerakan Anti Korupsi Bangka Belitung (Gerak Babel) yang terdiri dari pemuda dan juga mahasiswa menuntut kasus SPPD fiktif itu segera diselesaikan, yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode yang lalu," ujar Koordinator Aksi, Hafiz di Kantor Kejari Pangkalpinang.

Menurut mereka, sejak bergulirnya perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktik di DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 lalu, hingga saat ini belum menemui titik terang.

"Kami rasa proses itu ada, namun memang kami rasakan itu lambat. Harapannya pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang secepatnya memproses pihak yang bersangkutan, baik itu yang terlibat dan juga pihak yang menyetujui atau mengesahkan SPPD fiktif tersebut." ungkapnya.

Kedatangan Mahasiswa ini diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, RM Prio Agung.

Prio Agung mengatakan, pihaknya bukan untuk melamban dan bertele-tele dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas



1   2