Pelaksaaan HAM dan Bisnis di PT Timah Tbk Perlu Diperkuat (1)

Abeng    •    Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:40 WIB
Opini
Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)
Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)

Oleh: Albana (Wartawan wowbabel.com)

PELAKSANAAN prinsip hak azazi manusia (HAM) oleh koorporasi di Indonesia kurang mendapat sorotan publik. Wacana HAM di Indonesia kerap diramaikan soal diskriminasi dan menyangkut hak sosial politik warga. Padahal prinsip HAM dalam bisnis sama halnya dengan HAM dalam hak sosial politik warga.

Ditengah hiruk pikuk soal hak sipil politik warga, PT Timah Tbk sejak berstatus perusahaan negara yang go publik tahun 1995 pada dasarnya sudah menjalankan prinsip HAM dalam kegiatan bisnis. Namun prinsip HAM dalam binis oleh BUMN tambang ini belum terformulasi dengan baik.

“Yang saya tangkap dari pernyataan Pak GM PT Timah Tbk Wilayah Bangka Belitung, sejak go publik 1995, PT Timah Tbk sudah merujuk kepada prinsip – prinsip panduan PBB untuk Bisnis dan HAM. Prisip itu saja baru diberlakukan 2011 diberbagai negara. PT Timah jauh lebih dahulu. Oleh sebab itu semua pihak perlu mengapresiasi bahkan mendorong agar PT Timah Tbk konsisten menerapkan prinsip HAM dalam kebijakannya,” kata Nurkholis.

Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM) sekaligus pemilik The Global Law Firm, sebuah perusahaan  consultan untuk pelaksanaan HAM saat berbicara di Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

Di Indonesia, kata Nurkholis,  berbicara HAM yang ramai soal diskriminasi. Sedangkan human right  kurang tersentuh pada aspek ekonomi-sosial dan budaya.  Komnas HAM menegaskan jika hak sosial ekonomi dan budaya  kualifikasi hampir sama dengan hak sosial politik.

“Ada negara mengatur jika kepala daerah tidak menyediakan rumah untuk warga miskin lalu menyebabkan kematian, itu juga kena HAM. Jadi hak sosial ekonomi dan budaya itu  hampir sama. Itulah sebenarnya yang saya tangkap dari Pak GM, bahwa semangat PT Timah harus didukung semua pihak,” kata Nurkholis.

Hak ekonomi sosial budaya dalam HAM adalah kewajiban negara menyediakan lapangan kerja, perumahan, sarana kesehatan, melindungi sarana air bersih, pendidikan adalah nilai HAM yang esensial.

Persoalan HAM dan bisnis termasuk masalah serius di Indonesia. Dalam salah satu laporan Komnas HAM, aduan yang masuk didominasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi.

Dari 2.500 laporan yang masuk, 20 persen di antaranya dilakukan oleh korporasi. Paling banyak dilaporkan adalah konflik soal sumber daya, perebutan lahan dan pelanggaran yang lain.

Prinsip Bisnis dan HAM ini berisi kewajiban negara untuk melindungi warganya dan memenuhi hak dari dampak operasi korporasi. Kemudian, kewajiban korporasi untuk menghormati hak-hak warga terkait kegiatan produksi beserta dampaknya. Selain itu adalah kewajiban korporasi dan negara untuk memberikan kompensasi pada warga negara apabila terkena dampak aktivitas korporasi (Ifdhal Kasim 2016).

 PT Timah seperti dikatakan oleh GM PT Timah Tbk Wilayah Bangka Belitung Ahmad Samhadi pihaknya sebagai koorporasi sudah menerapkan aturan tidak ada diskriminasi dalam setiap kegiatan operasional. PT Timah juga menyediakan lapangan perkerjaan bagi warga sekitar operasi tambang, tidak memperkerjakan anak-anak di bawah umur, menerapkan penambangan yang ramah lingkungan hingga konsisten menyalurkan dana coorporate social responsibility (CSR) agar berdampak terhadap perekonomian warga sekitar wilayah operasi penambangan..

Ketika tercatat sebagai perusahaan BUMN go publik pertama di Indonesia bersama PT Telkom tahun 1995, menurut Samhadi, prinsisp HAM tentang keterbukaan dan transaparansi dalam kegiatan bisnis tambang perlahan sudah diterapkan oleh PT Timah Tbk.

Pelaksanaan prinsip HAM dan bisnis oleh BUMN tambang ini terus dimantapkan dan secara konsisten sehingga tahun 2019 PT Timah Tbk  satu dari 10 perusahaan dengan kinerja penghormatan HAM berupa penghargaan dari The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), berdasarkan hasil studi dari 100 perusahaan publik.

Dari 100 perusahaan publik, berdasarkan hasil riset terdapat 90 perusahaan mendapat skor kurang dari 41 persen. Sepuluh perusahaan diketahui memiliki kebijakan yang menjunjung tinggi HAM. Seperti penyelesaian sengketa dengan masyarakat hingga memenuhi hak ketenagakerjaan.Perusahaan BUMN ini juga dinilai melaksanakan penghormatan HAM dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen terkait kegiatan bisnisnya.

“Dari segi etik, bahwa perusahaan yang go publik mensyaratkan publik mengetahui apa yang dilakukan perusahaan, di situlah human right mengikuti. Semakin transparan sebuah proses maka semakin baik HAM dilaksanakan. PT  Timah sudah mengadopsi human right, itu yang kita simpulkan. Go publik syaratnya berat,  oleh PT Timah tahun 1995 sudah memulai untuk transparan sehingga ini menginspirasi perusahaan lainnya,” tambah Nurkholis.

Pembicara lainnya saat FGD berlangsung adalah Ranto Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung. Dalam hal aspek soosial ekonomi, Ranto menilai kontribusi sektor pertambangan sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari angka Gross Regional Domestic Product (GRDP), kurun 5 tahun terakhir kontribusi industri pertambangan terhadap aktivitas ekonomi Babel lebih tinggi dari rata-rata angka nasional.

Kontribusi perusahaan BUMN semacam PT Timah Tbk terhadap perekonomian masyarakat lokal menurut Ranto adalah bagian dari prinsip hak ekonomi masyarakat yang diatur dalam konstitusi.

Dalam riset yang dilakukan di tahun 2018, Ranto mengambil kasus penambangan di Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2015 saat aktifitas penambang timah marak, kata Ranto kontribusi industri penambangan di Belitung Timur hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan angka kontribusi nasional.

Angka ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun,  yaitu sekitar 19 persen di tahun 2015. Angka ini termasuk kontribusi aktifitas pertambangan secara umum termasuk galian.

“Ini fakta adanya hubungan antara industri pertambangan  yang melekat dan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Belitung Timur," tukas  Ranto.

Diapun menilai dampak  ketika aktifitas penambangan mulai meredup terhadap pereskonomian dan sosial masyarakat. Sebab mengandalkan anggaran pendapatan belanda daerah (APBD) tidak akan pernah mampu menaikkan tingkat kesejahteraan. Sebaliknya dalam riset, Ranto menemukan fakta, tingkat kemiskinan terjadi ketika sektor tambang ini berhenti. (*)

 

Halaman