PT. SNS Akui Pembanguan Dermaga Belum Ada Izin

Aston    •    Senin, 21 Oktober 2019 | 22:09 WIB
Lokal
Pertemuan Pemkab Basel dan PT SNS, diikuti perwakilan Pemprov Babel dan pihak Polres Basel, terkait polemik pembangunan dermaga. (Astoni/wowbabel)
Pertemuan Pemkab Basel dan PT SNS, diikuti perwakilan Pemprov Babel dan pihak Polres Basel, terkait polemik pembangunan dermaga. (Astoni/wowbabel)

TOBOALI, www.wowbabel.com -- Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SNS dengan santai mengakui kesalahan tidak mengantongi dokumen perizinan dalam pembangunan dermaga tersus di kawasan hutan bakau pesisir pantai Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Basel).

Hal tersebut diakui oleh bagian personalia PT. SNS, Indra kepada awak media usai menghadiri acara pertemuan dengan pihak terkait yang difasilitasi oleh Pemkab Basel di ruang pertemuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRHub) Basel, Senin (21/10/19).

"Iya, kalau ijin memang belum ada," kata Indra santai kepada awak media.

Bahkan, Ia dengan santai tak keberatan jika pekerjaan yang telah mereka kerjakan tersebut dipersoalkan ke ranah hukum. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. 

"Kalau dari perusahaan kita menghentikan itu," tuturnya.

Ia pun berdalih bahwa PT SNS tidak ada niat untuk membangun dermaga tersebut. 

"Sebenenarnya tidak ada niat kita membangun itu (tersus) hanya inisiatif sesaat saja untuk kita membawa minyak untuk perusahaan dari situ," kata dia.

Penjabat Sekretaris Daerah Pemkab Basel, Achmad Ansyori menegaskan bahwa, kawasan bakau yang digarap oleh PT. SNS merupakan kawasan lindung pantai.

"Kawasan itu merupakan kawasan yang sudah ditetapkan Pemkab Basel sebagai kawasan lindung pantai. Makanya jika dilanggar didalam Perda itu ada sanksinya," kata Ansyori.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Babel, KA Tajuddin yang turut hadir dalam pertemuan menegaskan bahwa pembangunan tersus PT SNS adalah ilegal.

Untuk itu, ia mendesak agar PT SNS menghentikan rencana pembangunan karena telah menyalahi aturan yang berlaku. 

"Kami tegaskan belum pernah mengeluarkan perijinannya. makanya untuk sementara pembangunan dermaga tersebut masih illegal. Kita sudah meminta perusahaan untuk menghentikan rencana pembangunan itu. Karena secara aturan perundang-undangan memang salah, " ujar Tajuddin. 

Karena telah melabrak aturan perundang-undangan, penindakan kepada perusahaan kelapa sawit tersebut diserahkan kepada pihak penegak hukum.

"Kalau untuk teknis penindakannya itu dari teman-teman aparat yang melihatnya seperti apa. Yang jelas rencana mereka itu dalam membangun dermaga tidak sesuai ketentuan yang ada," pungkasnya. (Astoni/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL