Komisi III DPRD Basel Pertanyakan Realisasi Program OPD

Aston    •    Selasa, 22 Oktober 2019 | 11:31 WIB
Lokal
Rapat Komisi III DPRD Basel dan OPD Pemkab Basel. (Astoni/wowbabel)
Rapat Komisi III DPRD Basel dan OPD Pemkab Basel. (Astoni/wowbabel)

TOBOALI, www.wowbabel.com -- Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mengundang beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mitra komisi, mempertanyakan realisasi program kerja Tahun 2019 dan KUA PPAS Tahun 2020, Senin (21/10/2019). 

Wakil Ketua Komisi III DPRD Basel, Wendy mengatakan, rapat tersebut merupakan rapat kerja perdana komisi III dengan OPD mitra komisi. 

"Sekaligus silaturahmi dan perkenalan, karena sebagian anggota komisi ada yang baru," ujar Wendy. 

OPD yang dipanggil diminta menjelaskan realisasi program, yakni Badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pembangunan daerah. Dinas Pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan. Dinas perumahan dan kawasan pemukiman lingkungan hidup. Dinas sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi koperasi dan usaha kecil dan menengan serta Dinas Komunikasi dan informatika. 

"Kita mempertanyakan sejauh mana realisasi program dimasing-masing OPD, dan pandangan komisi III sudah berjalan cukup baik, memang ada beberapa belum mencapai target untuk itu kita minta jawaban kendala dimana dan apakah akhir tahun dapat tercapai secara keseluruhan," kata Wendy. 

Menurutnya, sebagian kegiatan masih berjalan di masing-masing OPD tersebut sehingga serapan anggaran belum teralisasi 100 persen di dua bulan jelang berakhir tahun anggaran 2019. 

"Menurut OPD kegiatan sudah berjalan hanya belum selesai saja, untuk itu penekanan kita agar selesai sesuai jadwal dan kita komisi akan mengawasinya sebagai fungsi pengawasan di OPD mitra komisi III. Sementara terkait KUA PPAS kami melihat secara garis besar sudah sesuai dengan visi misi kepala daerah, tapi rincian belum kita bahas dan akan kita bahas lagi di banggar," tutur Wendy seraya menyebutkan rapat dipimpin langsung Ketua Komisi H. Suriyanto, Sekretaris Herwandi beserta anggota Komisi III. 

Lanjutnya, selain membahas realisasi program serta KUA PPAS 2019, dalam kesempata itu, Komisi III juga membahas terkait beberapa persoalan yang sedang terjadi dan cukup hangat ditengah masyarakat seperti, polemik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SNS. 

Ada beberapa perhatian khusus daei permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat seperti pencemaran udara pabrik tapioka dan pengerjaan dermaga PT SNS, dan berbagai persoalan ditengah masyarakat. 

"Terkait PT SNS kita akan konsultasi ke bidang perhubungan terkait perizinan apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dilanggar PT SNS. Persoalan ini juga sudah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi," ujar Wendy

"Sementara persoalan pencemaran udara pabrik tapioka sudah dijelaskan OPD terkait sudah ditangani dan sudah ditindak lanjuti oleh pihak dinas, serta perusahaan dan sekarang tidak ada lagi pengaduan masyarakat," sambungnya. 

Politisi Partai Demokrat itu berharap persoalan-persoalan yang sedang terjadi ditengah masyarakat agar dapat terselesaikan sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan. 

"Semua pihak harus proaktif menyelesaikan secara bersama-sama, dan kami sebagai anggota dewan terus intens menjalankan fungsi kontrol pengawasan khususnya persoalan ditengah masyarakat," tukasnya. (Astoni/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL