Kurang Perhatian, Sarjana Ngadu ke DPRD

Dwi H Putra    •    Selasa, 22 Oktober 2019 | 11:36 WIB
Lokal
Kepala Dinsospemdes Kabupaten Bangka, Arman Agus. (Dwi HP/wowbabel)
Kepala Dinsospemdes Kabupaten Bangka, Arman Agus. (Dwi HP/wowbabel)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Sarjana Membangun Desa (SMD) mendatangi DPRD Kabupaten Bangka, mereka mengadu nasib disebabkan kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka pada hal mereka direkrut Pemkab Bangka sejak 2015 lalu untuk membantu pemerintah desa (Pemdes) membangun desa. 

"Ada tiga tuntunan kami diantaranya ingin adanya peralihan status dari honor kegiatan kontrak dibawah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka menjadi honor daerah pada umumnya," kata Koordinator Tim Forum Komunikasi SMD Kabupaten Bangka, Eko di Sungailiat, Selasa (22/10/2019) 

"Kedua setiap bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas sebagai SMD selama ini belum pernah dilibatkan baik didalam maupun luar daerah, karena selama ini pemdes yang ikut bimtek dan yang ketiga kedepanya kami ingin ikut seleksi P3K kalau masuk honor daerah," ujarnya. 

Dilanjutkannya terkait pernyataan Ketua DPRD Bangka sebelumnya menyatakan bahwa pemdes tidak memperhatikan SMD, sebenarnya menginginkan pemkab yang lebih memperhatikan nasib SMD kedepanya.

"Maksudnya bukan pemdes tidak memperhatikan, tetapi kami harapkan pemkab yang lebih memperhatikan," jelas Eko. 

Sementara, Kepala Dinsospemdes Kabupaten Bangka, Arman Agus, mengatakan terkait persoalan SMD tersebut diharapkan bisa dilakukan dengan cara tertulis lalu disampaikan ke Bupati dan DPRD Kabupaten Bangka.

"Hal ini supaya nantinya pemerintah bisa merespon apa yang diinginkan SMD tersebut," kata Arman. 

"Kalau untuk permasalahan gaji mereka lancar dari pemerintah, kami akan pertemukan namun harus ada secara tertulis tuntutan mereka," paparnya. 

Menurut Arman, kedatangan para SMD ke DPRD tidak melalui surat atau secara spontan diketahui oleh pihak dinas sehingga tidak ada tindakan.

"Mereka menghadap DPRD untuk menyampaikan unek-unek mereka setelah selesai, baru kami panggil salah satu koordinator untuk buat secara tertulis sampaikan ke bupati ke DPRD baru di tindak lanjutnya dilakukan, tetapi belum tahu jelas tuntutan SMD," terang Arman.

Diakuinya, status SMD sebagai tenaga kontrak daerah, merupakan program dan kebijakan Bupati yang setiap tahunnya di perpanjang.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar Sidi, menjelaskan bahwa SMD mengharapkan perhatian dari pemdes dan pemkab terkait tugas mereka di desa yang selama ini kurang menjadi perhatian.

"Mereka ini mengharapkan menjadi motor pembangunan di desa mereka masing-masing, mereka mempertanyakan status mereka seperti apa kedepan, punya ilmu hanya terbatas ingin mengembangkan desa menjadi lebih baik, demi kemajuan desa, namun mereka kecewa karena kurang diperhatikan pemdes maupun pemkab," papar Iskandar. 

"Terkait hal ini kami akan menindaklanjutinya berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dan Pemkab Bangka, terutama terkait tiga tuntutan SMD ini," pungkasnya. (Dwi HP/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL