Pilkada 2020, Calon Independen Harus Satu Paket

KPU Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Kordinasi bersama Disdukcapil, dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat di ruang media center KPU Bangka Barat, Jumat (25/10/2019) pagi.(rul/wb)
KPU Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Kordinasi bersama Disdukcapil, dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat di ruang media center KPU Bangka Barat, Jumat (25/10/2019) pagi.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- KPU Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Kordinasi bersama Disdukcapil, dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat di ruang media center KPU Bangka Barat, Jumat (25/10/2019) pagi.

Ketua KPU Bangka Barat Pardi menyampaikan rapat digelar sebelum membuat penetapan DPT untuk calon perseorangan atau independen yang akan dilakukan besok tanggal 26 Oktober 2019 dan pengumuman pendaftaran calon perseorangan tanggal 25 November 2019.

"Rakor internal persiapan penetapan untuk calon pasangan perorangan, terkait dengan persiapan data-data sebagai syarat pencalonan. Tanggal 26 Oktober batas akhir penetapan syarat," kata Pardi.

Pardi menjelaskan salah satu syarat untuk maju di Pilkada Bangka Barat 2020 nanti bagi calon independen harus  mendapat dukungan 10 persen dari DPT yang terakhir dan jumlah kecamatan harus tersebar minimal lebih dari 50 persen.

“Kecamatan kita ada enam, minimal tersebar di empat kecamatan paling sedikit, boleh aja di empat kecamatan,” terang Pardi.

Lebih lanjut diterangkan Pardi, bagi mereka yang ingin maju lewat jalur nonpartai selain bukti KTP yang dikumpulkan, juga harus ada formulir pernyataan mendukung dari masyarakat tersebut.

Kordiv Teknis KPU Bangka Barat Harpandi menambahkan saat ini untuk maju menjadi calon independen harus satu paket, yakni calon bupati dan wakil bupati.

"Calon perseorangan ini juga langsung dua sepasang, tidak bisa bawa satu-satu, harus bawa sepaket. Dalam hal ini satu saja yang membuat pernyataan dukungan tidak bisa, dikhawatirkan adanya jual beli dukungan,” ungkap Harpandi.

Sementara itu Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubal Bawaslu Bangka Barat Anas menyatakan hingga saat ini DPT terakhir yang dikantongi pihaknya adalah  128.716 jiwa.

Pardi kembali menegaskan pernyataan dukungan dan KTP yang dikumpulkan oleh calon independen tidak diperbolehkan berasal dari penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Sekretariat) hingga tingkat bawah, PNS, TNI/Polri, dan perangkat desa.(rul/wb)

 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL