Zaidan : BP3L Versi Zainal Melawan Hukum

Firman    •    Senin, 04 November 2019 | 17:00 WIB
Lokal
Ketua Tim  Pengawas Tatakelola Lada (TPTL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zaidan.(fn/wb)
Ketua Tim Pengawas Tatakelola Lada (TPTL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zaidan.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Ketua Tim  Pengawas Tatakelola Lada (TPTL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan kejanggalan jika Badan Pengembangan, Pengelolan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Babel yang dipimpin Zainal Arifin terindikasi melawan hukum. Bahkan status Zainal dalam kepengurusan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI) tidak sah.

"Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan jika BP3L versi Pak Zainal ada perbuatan melawan hukum karena surat keputusan tidak benar dari akte notaris yang tidak benar. Kerjasama BP3L dengan AELI yang disetujui sendiri oleh Pak Zainal juga janggal," kata Zaidan saat memaparkan hasil pemeriksaan TPTL dalam rapat di Komisi II DPRD Provinsi Babel, Senin (4/11/2019).

Tim juga berkesimpulan  sesuai dengan Pergub Babel No 37  Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Babel tentang pembentukan BP3L masih tetap berlaku namun perlu dilakukan perubahan.

"BP3L tidak memenuhi dasar hukum yang  sah, bahkan ilegal sehingga harus r dihentikan," ujar Zaidan seraya mengatakan jika pihak sudah mendapat klarifikasi soal dana diterima BP3L Rp1 miliar dari eksportir.

TPTL Babel diketuai oleh Dr Zaidan SH, MHum dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Babel : Nomor 188.44/924/DISPERINDAG/2019 tanggal 14 Oktober 2019 diberikan wewenang untuk memberikan upaya hukum pemeriksaan atau introgasi dalam rangka mencari, menemukan dan membuktikan adanya faktor atau keterkaitan antara murahnya harga lada dan tata kelola perdagangan lada di Babel saat ini.

Termasuk adanya indikasi pelanggaran Undang - undang RI Nomor :20 tahun 2016 tentang Indikasi Geografis (IG).

Sebelumnya  Tim TPTL Babel, telah memeriksa sembilan perusahaan eksportir lada di Bangka dan BP3L sekaligus AELI.

Temuan TPTL langsung dibantah Zainal  didepan peserta rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Adet Mastur.

 

Zainal mengatakan jika dia sudah menjadi eksportir lada saat pembentukan AELI. Sehingga tudingan Zaidan menurut Zainal tidak beralasan.

 "Waktu itu saya  adalah eksportir,  Kepala BUMN perdagangan. Kalau dikatakan kepengurusan BP3L abal-abal karena  penyusunan pengurus secara kedekatan karena kita diminta gubernur mengatasi  masalah harga lada  yang anjlok," kata Zainal.

Bagi Zainal tudingan lembaga yang dia pimpin tidak sah sebaliknya TPTL melihat kembali, karena BP3L berdiri dengan akte notaris dan diakui oleh Kementerin Hukum dan HAM RI.

Zainal juga menyesalkan opini tim yang mengatakan BP3L yang dipimpinnya menerima uang besar.

"Siapa yang ngasih. Informasi hanya dari AELI, tanpa data. Ini bisa fitnah," tukas Zainal. (fn/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL