IG Lada Putih Muntok Milik Masyarakat, Bukan BP3L

Tim_Wow    •    Selasa, 05 November 2019 | 17:35 WIB
Lokal
Ketua Tim Investigasi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada  Bangka Belitung Zaidan, saat melakukan paparan di depan Komisi II DPRD Bangka Belitung, Senin (4/11/2019).(wb)
Ketua Tim Investigasi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada Bangka Belitung Zaidan, saat melakukan paparan di depan Komisi II DPRD Bangka Belitung, Senin (4/11/2019).(wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Indeks Geografis Muntok White Pepper (Lada Putih Muntok) adalah milik masyarakat, bukan milik organisasi termasuk Badan Penelitian, Pengelolaan dan Pengembangan Lada (BP3L) yang dibentuk oleh  Zainal Arifin. IG diperlukan dalam hal menentukan reputasi komuditas lada  di Bangka Belitung yang 80 persen untuk ekspor.

Ketua Tim Investigasi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada  Bangka Belitung Zaidan mengatakan pada awalnya  BP3L dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009. BP3L yang baru terbentuk  dapat mengajukan dan mendapatkan Hak Paten Indikasi Geografis (IG) Muntok White Pepper.

“Berdasarkan peraturan perundangundangan tentang IG bahwa perusahaan yang menggunakan IG harus mendapat persetujuan dari Kemenhumkan. Sementara itu BP3L memberikan IG kepada perusahaan tanpa mengikuti aturan tersebut,” kata Zaidan dalam penjelasannya usai rapat dengan Komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (4/11/2019) lalu.

Seiring waktu,  Zainal Arifin sebagai Ketua BP3L merangkap juga Ketua Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI) membentuk BP3L dengan Akte Notaris tanpa didahului adanya berita acara kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Babel.

“ Kemudian di dalam Akte Notaris tersebut tidak ada sama sekali keterkaitan dalam pembentukan BP3L versi Zainal ini dengan pembentukan awal BP3L versi pemerintah. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Perundang -undangan IG adalah milik masyarakat,” jelas Zaidan.

Karena ada indikasi kejanggalan, kata Zaidan  wajar  jika pemerintah provinsi  meminta keterangan kepada BP3L versi Zainal terkait pengelolaan BP3L dan IG serta para eksportir sebagai pemakai IG.

“Berdasarkan keterangan dari para eksportir dan diakui oleh Zainal bahwa eksportir menyetor uang Rp 250 per kilogram lada yang akan diekspor menggunakan IG Muntok White Pepper,” tukas Zaidan.

Dalam rapat itupula perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel menyatakan sesbuai dengan Permendag No 29 tahun 2017 bahwa yang berhak untuk mendapatkan IG adalah petani, bukan organisasi. IG juga diperlukan oleh para eksportir lada.

Setelah dilakukan permintaan keterangan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari PPNS Dinas Pertanian dan PPNS Dinas Perdagangan terkuak kejanggalan yang dilakukan BP3L versi Zainal. Temuan Tim Investigasi  tersebar di media, Zainal Arifin kemudian melaporkan ke DPRD Provinsi Babel. Selanjutnya DPRD menggelar rapat Komisi II untuk mendengarkan dan membahas  laporan BP3L versi Zainal.

Dalam rapat yang dipimpin Adet Mastur sebagai Ketua Komisi II didampingi Bong Ming-Ming dan Aditya , Zainal menjelaskan proses berdirinya BP3L karena permintaan Gubernur Babel kala itu H Eko Maulana Ali. Harga lada mulai turun, Pemprov Babel mengajak Zainal bersama rekannya sesama ekpsortir lada mengatasi anjloknya komuditas perkebunan  unggulan rakyat di Babel.

“Kami diminta gubernur untuk mengatasi masalah harga lada yang anjlok, lalu dibentuk BP3L, saya ditunjuk sebagai ketuanya melalui Pergub. Dalam pembicaraan, BP3L diminta untuk dinotariskan sehingga legalitasnya jelas,” tutur  Zainal Arifin.

Zainal membenarkan kesepakatan antara BP3L dengan AELI yang dia pimpin adanya iuran Rp250 per kilogram dari ekspor  lada. Dana yang terkumpul hingga tahun 2010 sebesar Rp 1 miliar.

“Dari dana inilah untuk pengembangan  lada sekaligus peningkatan kualitas produksi lada. Setalah itu kami tidak menerima sumbangan lagi,” tukas Zailnal yang mendesak Tim Investigas untuk meneliti adanya iuran dari AELI yang disebut-sebut mencapai puluhan  miliar.

Terhadap IG Mutok White Pepper yang sekarang ini dipegang oleh BP3L, Zainal mengatakan paten tersebut diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM setelah akte notaris BP3L resmi berdiri.

“Kami menolak jika dikatakan saya sebagai ketua BP3L tidak sah. AELI pun merasa tidak nyaman disebut sebagai mafia harga lada dengan adanya lada oplosan. Kalau ada indikasi seperti itu polisikan saja. Kalaupun notaris BP3L tidak sah silakan tanya notarisnya,” kata Zainal menjawab tudingan Tim Investigasi.

Dari rapat ini kemudian Adet Mastur mengambil keputusan terhadap upaya mengembalikan harga lada petani Babel, yakni  menata ulang BP3L, konsep dan strategi tata niaga lada, dan regulasi yang mendukung upaya agar lada kembali naik.

“Masyarakat khususnya petani lada berharap pemerintah segera membenahi tata niaga lada agar harga lada bisa naik kembali,” tukas Adet sebelum menutup rapat. (wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL