Uang Rp158Juta Dikembalikan, 13 Anggota DPRD kota Masih Berstatus Saksi

Jumpa pers Kejaksaan Negeri kota Pangkalpinang, terkait penetapan mantan sekwan kota Pangkalpinang. (Dede/wowbabel)
Jumpa pers Kejaksaan Negeri kota Pangkalpinang, terkait penetapan mantan sekwan kota Pangkalpinang. (Dede/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2017 yang diduga fiktif, memasuki babak baru. Mantan sekwan kota Pangkalpinang, Latif Pribadi (LP) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari kota Pangkalpinang, Selasa (5/11/2019).

Penetapan tersangka LP dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 44 orang, yang terdiri dari anggota dewan 21 orang, dari pemerintah pusat 4 orang, Honorer Sekwan 3 orang. Selain itu, mantan PNS satu orang dan keluarga dari anggota Dewan 3 orang. 

Baca Juga : Mantan Sekwan Kota Tersangka Baru SPPD Fiktif

Selain LP, perkara ini sudah menyeret Budik Wahyudi selaku Bendahara Sekwan Kota Pangkalpinang. Budik sendiri sedang menjalani masa hukuman 1,5 tahun kurungan di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang. Sebanyak 13 orang anggota DPRD kota Pangkalpinang, sejauh ini masih berstatus saksi.

Mereka antara lain Satria Mardika, Zaki Yamani, Zainuri, Rano, Achmad Subari, Michael Pratama, Amir Rahman, Djubaidah, Marsyahbana, Jumdiyanto, Sadiri, Murti Murdiana, Yahya Muhammad (Almarhum) dan Azmi Hidayat (Almarhum). 

Pihak Kejari kota Pangkpinang juga menyita uang tunai senilai Rp158 juta yang dikembalikan oleh anggota DPRD kota periode 2014-2019 tersebut.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari, sempat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Budik Wahyudi. Dalam kesaksiannya di persidangan, Acu sapaan akrab Achmad Subari, mengakui jika dirinya tidak ikut dalam kegiatan dinas saat berkunjung ke DPRD DKI Jakarta kala itu, namun ia mengaku turut menerima uang SPPD.

Baca Juga : Terima Duit SPPD Tapi Tak Ikut Kegiatan, Subari Akui Lagi Sakit

"Yang jelas tugas dan fungsi kita sangat jelas, kenapa saya tidak hadir pada saat itu, karena memang kondisi saya sedang sakit saat itu," ungkapnya, Kamis, 4 Januari 2018.

Hal itu dibuktikan Acu dengan menunjukan surat keterangan sakit dari dokter tempat ia di rawat.

"Tadi (di persidangan--red) sudah saya sampaikan surat keterangan sakit mau diserahkan kemana dan sudah saya jelaskan sesuai dengan kronologis kejadian," terang Acu, sembari menunjukan surat keterangan sakit yang dibawanya.

Achmad Subari yang sebelumnya sebagai Ketua Komisi III DPRD Pangkalpinang, menyebut dari rombongan Komisi III yang ikut perjalanan dinas tersebut hanya dirinya yang tidak ikut.

"Kalau dari Komisi III setau saya hanya saya sendiri yang tidak berangkat. Kalau komisi yang lain saya kurang tau," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Budik Wahyudi, Holiansyah, mengatakan, keterangan saksi yang disampaikan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari, cukup meringankan kliennya.

"Ketua dewan tadi kan selalu berbicara administrasi, kalau dari segi administrasi tidak ada masalah. Hanya yang kita masalahkan faktanya, karena dia (Achmad Subari,-red) sudah dapat informasi pada tanggal 7 malam, bahwa akan ada kegiatan yang dilakukan anggota dewan ke DPRD DKI Jakarta," jelasnya.

Hanya saja, ia sangat menyayangkan peran Achmad Subari yang kala itu sebagai Ketua Komisi III yang dinilainya kurang kesadaran.

"Kenapa fungsi pengawasan secara umum itu tidak ada kesadaran, tolong lah yang tidak hadir ini jangan dilakukan SPJnya terhadap SPPD," katanya.

"Kalau secara administrasi benar semua, surat tugas ada, SPPD ada, boarding tiket lengkap semua, tapi kan masalahnya bukan itu. Masalahnya apakah anggota dewan yang tidak menghadiri kegiatan konsultasi itu punya hak atau tidak menerima uang SPPD itu, meskipun berkas mereka secara administrasi lengkap," tukasnya.

Perkara ini sempat terhenti sebentar karena bertepatan dengan Pemilu 2019, dan kini dilanjutkan kembali. (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL