Rusuh Sijuk, Penampung Timah dan Satpol PP Juga Ditindak

Tim_Wow    •    Kamis, 07 November 2019 | 21:16 WIB
Lokal
Salah satu anggota Satpol PP yang mengalami luka di bagian kepala pada saat kerusuhan penertiban tambang timah di Sijuk, Belitung. (ist)
Salah satu anggota Satpol PP yang mengalami luka di bagian kepala pada saat kerusuhan penertiban tambang timah di Sijuk, Belitung. (ist)

SIJUK, www.wowbabel.com -- Pernyataan Gubernur dan Ketua DPRD Bangka Belitung agar proses hukum saat kejadian kerusuhan penertiban tambang ilegal di Sijuk, Kabupaten Belitung untuk dilanjutkan mendapat reaksi dari masyarakat. Tidak saja warga yang terlibat pengrusakan, tim Satpol PP hingga para pengusaha tambang juga diminta agar diproses secara hukum.

"Kalau memang hukum mau ditegakkan mari tegakkan secara lurus. Tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih, masyarakat yang merusak kendaraan dinas serta melakukan penganiayaan diusut secara tuntas,Sat Pol PP Provinsi Bangka Belitung yang melakukan pembakaran terhadap mesin dan peralatan tambang milik masyarakat juga diusut secara tuntas dan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini," kata Reja Novian, juru bicara Anjelo Brodher Clum Belitung, Kamis (7/11/2019).

Reja menegaskan, dari kasus ini agar hukum sebagai panglima tertinggi dalam penegakan keadilan.

"Tapi jangan sampai nanti proses hukum dari peristiwa ini hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ada sebab dan akibat dari rangkaian peristiwa kemarin di Sijuk," ujar Reja dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, ada penambang pasti ada pembeli walau lahan menambang dari lokasi hutan lindung sehingga sama-sama melanggar hukum.

"Kalau mau diusut tuntas permasalahan di Sijuk kemaren, usut dari hulu sampai hilir. Siapa pemilik mesin, siapa pekerja, siapa yang menampung timah dan terakhir dijual kemana timah dari hasil tambang di lokasi hutan lindung itu. Kita dukung aparat penegak hukum untuk mengusut ini semua,jangan cuma masyarakat pekerja dan pemilik tambang yang akan kena sanksi hukum, tapi penampung, pembeli ataupun pengepul timah juga harus mendapatkan sanksi hukum," papar Reja.

Sementara itu, Indra Jaya anggota Anjelo Brodher Club yang lain mengatakan, kalau proses hukum mau ditegakkan, semua yang terkait permasalahan ini harus diusut tuntas, tidak hanya masyarakat yang disalahkan.

"Proses pembakaran TI rajuk yang dilakukan oleh Satpol PP provinsi juga harus dipertanyakan, apakah prosedurnya seperti itu. Kalau menyalahi prosedur tolong ditindak juga dan dikenai sanksi juga," ujar Indra.

Aksi kerusuhan di Sijuk saat Satpol PP Provinsi Babel menertibkan tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung mangrove Sijuk, Belitung, Sabtu (2/11/2019). Para penambang tidak terima peralatan tambang mereka dibakar dan dirusak tim penertiban melakukan perlawanan dengan menganiaya dan merusk kendaraan tim penertiban.

Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah yang ikut dalam tim tak luput dari penganiayaan. Mobil dinas wagub pun ikut dirusak massa. (*)



MEDSOS WOWBABEL