Pemilu Sekarang Berbiaya Mahal dan Oligarki Baru

Tim_Wow    •    Jumat, 08 November 2019 | 11:31 WIB
Nasional
Hasto Kristyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan (sok)
Hasto Kristyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan (sok)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- PDI Perjuangan menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan “ketegangan politik” akibat demokrasi bercita-rasa liberal kapitalistik yang selama ini diterapkan di Indonesia.

“Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah," kata Hasto Kristyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2019).

Dalam demokrasi Pancasila, kata Hasto, hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dikedepankan.

“Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan,” paparnya.

PDI Perjuangan telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal partai, yang menempatkan merit system melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan lartai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Menerapkan musyawarah tanpa voting, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila.

“Hasilnya, kualitas ke



1   2