Pemkab Bangka Barat Hanya Sanggup Subsidi 24 Ribu Peserta BPJS

Chairul Aprizal    •    Jumat, 08 November 2019 | 20:56 WIB
Lokal
Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Pemkab Babar, Ners.Muria,S.Kep. (Chairul/wowbabel)
Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Pemkab Babar, Ners.Muria,S.Kep. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, www.wowbabel.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat Dinas Kesehatan Pemkab Bangka Barat (Babar) khawatir tidak bisa merealisasikan 45 ribu masyarakat bebas iuran Kelas III BPJS Kesehatan.

Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Pemkab Babar, Ners.Muria,S.Kep menuturkan, rencananya target tahun 2020 yang sudah disahkan Pemda akan menanggung 45 ribu jiwa masyarakat bebas iuran BPJS Kesehatan kelas III.

Dikatakan Muria, pemda sudah melakukan pembagian kuota sebanyak 20 ribu di tahun 2019 dan 25 ribu di tahun 2020. Namun dikarenakan iuran BPJS naik, maka tahun 2020 kuota 25 ribu praktis berkurang.

"Jadi kita sudah dapat salinan Perpres itu ya, nomor 75 tahun 2019 itu perubahan Perpres nomor 82 tahun 2018, kalau ada kenaikan dari premi BPJS, kelas tiga Rp42 ribu, kelas dua Rp110 ribu, kelas satunya Rp160 ribu," kata Ners. Muria,S.Kep saat ditemui di kantor Dinas Kesehatan, Jumat (8/11/2019).

Muria mengungkapkan, sesuai Perpres 75 kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah lebih dulu dialami iuran kategori PBI yakni pertanggal 1 Agustus 2019, namun untuk kenaikan iuran Mandiri mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020. 

"Nah kalau untuk PBI Alhamdulillah kita tahun 2019 ini kan tadinya Rp23 ribu, kan sudah lebih dulu naik tapi Rp19 ribunya sudah dibantu oleh pusat," ucapnya.

Dikatakan Muria, meskipun iuran sudah lebih dulu naik pada Agustus kemarin menjadi Rp42ribu untuk kelas III, pemerintah daerah cukup terbantu untuk 2019, karena sisa Rp19ribu sudah dibayar oleh pusat, dan tidak berpengaruh pada kuota untuk tahun 2019 yang tetap bisa mencapai kuota 20 ribu.

"Dianggarkan hanya Rp23 ribu perjiwa untuk 20 ribu jiwa. Harusnyakan pemerintah kabupaten bayar Rp42 ribu sejak Agustus tadi, tapi karena dibantu pusat Rp19 ribu, jadi tetap bisa terpenuhi untuk tahun ini gak kendala," tuturnya.

Namun Muria berharap di tahun 2020 nanti pemerintah pusat dapat kembali membantu membayar Rp19ribu lagi agar kuota 25 ribu seperti yang direncanakan kabupaten Bangka Barat tetap bisa terealisasikan.

"Itu untuk tahun 2019 tapi untuk tahun 2020 tidak disebutkan di Perpres itu hanya menyebutkan untuk tahun 2019, jadi sudah dikonfirmasi ke BPJS di forum kemitraan ada pak Bupati mereka pun belum bisa jawab gimana," tuturnya.

"Kalau seperti ini kan mempengaruhi jumlah kuota, di forum kemitraan itu pak Bupati mengharapkan ada kebijakan yang sama seperti tahun 2019 pusat itu yang bayar Rp19 ribu sisanya," tambah Muria.

Kabid SDK menyampaikan kuota 2019 sudah terisi 19.924 jiwa ditanggung pemerintah dengan sisa Rp19 ribu dibayar pusat dan sengaja disisakan untuk antisipasi kepesertaan bayi baru lahir.

"Pas rapat di forum kemitraan itu belum ada pembicaraan apakah akan tambah anggaran atau tidak. Audiensi dengan dewan belum ada sih wacana apakah anggaran akan ditambahkan," terangnya.

"Sudah dihitung-hitung dengan anggaran yang ada kalau premi Rp42ribu kita bagi, dapatnya hanya kuotanya 24.642 jiwa, 20 ribunya yang sudah di tahun 2019 berarti 2020 tinggal 4.642 jiwa," tukasnya.

Muria mengakui, jika memang tidak ada dana talangan pusat untuk tahun 2020 sebesar Rp19ribu, maka kuota yang mampu ditambah hanya sekitar 4 ribuan orang tidak bisa mencapai 25 ribu.

"Awalnya kan 45 ribu, 20 ribu tahun 2019 dan tahun 2020 25 ribu, Nah uang yang segitu tadi kalau kita bagikan dengan kenaikan iuran yang itu tadi hanya bisa 24.642 jiwa," cetusnya.

Muria menambahkan, bahwa bantuan kuota dari Provinsi juga akan berkurang akibat pengaruh kenaikan premi BPJS Kesehatan ini. (Rul/wb)

Halaman