Menpan Tjahjo : Perampingan Birokrasi Untuk Percepat Pengambilan Keputusan

Endi    •    Senin, 11 November 2019 | 21:32 WIB
Nasional
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo. (Dag/wowbabel)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo. (Dag/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyebutkan kebijakan perampingan hirarki birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang akan dilakukan pada pertengan bulan November 2019, tetap akan memperhatikan usulan lembaga negara maupun pemerintah daerah.

Keman PAN-RB sendiri masih mepersiapkan konsep perampingan tersebut, agar dalam implementasinya dapat berjalan dan tidak menimbulkan kekacauan.

"Perampingan Hirarki Birokrasi ASN itu untuk mempercepat proses-proses yang ada, kalau ada satu dua tiga dan empat kan panjang mata rantainya, jadi harus kita rampingkan," kata Tjahjo Kumolo, usai membuka Pornas XV Korpri 2019, di GOR Sahabuddin, Pangkalpinang, Provinsi Babel, Senin (11/11/2019).

Menurutnya, kebijakan pemangkasan jabatan eselon III, IV dan V dilakukan untuk merubah orientasi birokrasi, agar dapat pararel dengan pemangkasan regulasi ditiap kementrian.

Pihaknya, kata Tjahjo membutuhkan waktu 6 bulan untuk mempersiapkan formulasi pemangkasan jenjang eselon ini dengan tetap memperhatikan masukan dan aspirasi dari pemerintah daerah maupun lembaga negara lainnya.

Terutama terkait jabatan tertentu yang selama ini diemban oleh pejabat eselon III, IV dan V agar dapat dialihkan kejabatan fungsional.

"Saya siap melaksanakan perintah presiden ini dengan hati-hati juga dengan menyerap aspirasi lembaga-lembaga negara dan pemda. Kepala kantor dan camat itu kan eselon tiga, kita jadikan eselon dua kan gak mungkin, jadi kita jadikan kejabatan-jabatan fungsional," jelasnya.

Ditegaskannya, perampingan  tersebut, bertujuan untuk memangkas alur pengambilan keputusan, guna mempercepat reformasi birokrasi dan penguatan otonomi daerah.

"Perampingan untuk memangkas mata rantai yang panjang, mempercepat pengambilan keputusan pemerintah baik di kementrian lembaga maupun ditingkat perintah daerah, sehingga pemerintah itu satu mulai dari presiden sampai ke kepala desa, harus simpel, singkat dalam rangka percepatan birokasi dan penguatan otonomi daerah," tukasnya. (dag/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL