Markus Belum Jalani Rekomendasi KASN, Naim : Kebijakan Bupati Gimana Baiknya

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat,  Naim. (Chairul/wowbabel)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Naim. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, www.wowbabel.com - Masa tunggu 14 hari pasca rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) tentang pengembalian jabatan ASN Des Kurniawan telah berakhir Senin (11/11/2019) kemarin. Namun, Bupati Bangka Barat, Markus belum mengikuti rekomendasi KASN tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Naim menginginkan agar di pemerintahan segera menyudahi konflik internal ini.

"Kalau regulasinya ngatur itu ya kita ikutin itu kita tidak bisa melawan aturan kan," kata Naim, Selasa (12/11/2019) usai menonton pertandingan futsal HKN 48 di depan Kantor Bupati.

Namun Politisi PDIP yang satu partai dengan Markus ini enggan mengambil sikap sebagai Ketua Komisi I dan mengembalikan wewenang sepenuhnya kepada Bupati Bangka Barat.

"Ya itu kapasitasnya tanya Bupati, ya saya kira ke Bupati aja nanyanya, ya mungkin ini loh Bupati kan ada kebijakan-kebijakan lain, jadi kalau kita kan kalau ada kebijakan aturan regulasi yang tidak bisa inikan," ucapnya.

Yang terpenting menurut Naim, apapun tindakan Bupati harus tetap menjaga keharmonisan di dalam birokrasi pemerintahan yang dipimpinnya.

"Ya kita berharap harmonisasi tetap ada, ya kebijakan Bupati lah gimana baiknya, saya kira Bupati kita pahamlah, ya yang terbaik untuk Bangka Barat, ya kita DPRD mengharapkan itu," tutupnya.

Sementara itu, Des Kurniawan mengungkapkan kekecewaannya karena baru kali ini menghadapi pemimpin daerah yang tidak mengikuti rekomendasi KASN.

"Kemarin terakhir rekomendasi KASN ditaati atau tidak, penentuan apakah KASN berani memblokir aplikasi kepegawaian dan menindak pejabat pembina kepegawaian Bupati dan pejabat lainnya yang terlibat," kata Des yang saat ini menjabat sebagai Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah setelah demosi dari eselon 3A menjadi 3B.

Des Kurniawan mengaku, kemarin kembali mencari kehormatan dengan mengadukan kembali ke Kantor Staff Presiden (KSP) dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.

"Pertaruhan kredibilitas KASN juga Karena baru Markus lah kayaknya Kepala daerah yang mengabaikan rekomendasi KASN," sebut Des. (Rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL