PPP Dukung Peluang Ahok Jadi Dirut PT Timah

Endi    •    Senin, 18 November 2019 | 19:58 WIB
Ekonomi
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani. (dag/wowbabel)
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani. (dag/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani, menilai langkah pemerintah untuk merekrut Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok sebagai kandidat salah satu petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan tidak boleh dihalang-halangi.

"Dalam peraturan menteri BUMN tentang siapa yang berhak menjadi komisaris dan direksi, itu yang dilarang menjadi komisaris dan direksi adalah orang yang pernah di pidana karena kasus yang merugikan BUMN," kata Asrul Sani, saat menyambangi Kota Pangkalpinang, belum lama ini.

Menurutnya, untuk menjadi direksi BUMN, tidak ada persyaratan yang dilanggar Ahok.

"Ahok memang pernah jadi terpidana, tapi kan kasusnya bukan kasus itu (merugikan BUMN dan keuangan negara,-red), jadi tidak ada persyaratan yang dilanggar Ahok," jelasnya.

Namun demikian, Asrul Sani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini, meminta agar pemerintah dapat konsisten dalam menerapkan aturan ini. 

"Jangan sampai ada tokoh lain yang bukan mantan terpidana kasus korupsi ataupun tindak pidana ekstra ordinary lainnya, mendapat perlakuan berbeda dari pemerintah," tegasnya.

Terkait wacana untuk mendorong Ahok menjadi Dirut BUMN PT Timah, Asrul sani menganggap wajar saja dan jika memang ada keinginan dari masyarakat Bangka Belitung, hal tersebut patut dipertimbangkan oleh pemerintah, apalagi sebagian besar wilayah operasi dan kantor pusat PT Timah berada di Bangka Belitung,  sedangkan Ahok sendiri merupakan putra daerah Bangka Belitung.

"Itu tergantung pada rakyat Bangka Belitung, kita serahkan semua itu pada rakyat Bangka Belitung," tukasnya.

Semenjak nama Ahok masuk dalam bursa kandidat petinggi BUMN, muncul harapan agar mantan Bupati Belitung Timur tersebut, dapat menduduki jabatan Dirut PT Timah, yang belum pernah dijabat oleh putra daerah. 

Sedangkan pada saat bersamaan sejumlah permasalahan sedang mencuat dalam tata kelola pertimahan yang sempat diwarnai aksi penyanderaan terhadap Wakil Gubernur Bangka Belitung, oleh massa penambang timah ilegal di Belitung Timur belum lama ini. (Dag/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL