Komisi III Desak Kapolri Tegakkan Hukum Penambangan Ilegal

Tim_Wow    •    Rabu, 20 November 2019 | 18:20 WIB
Nasional
Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI dan Kapolri, di Rupat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (ISt)
Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI dan Kapolri, di Rupat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (ISt)

JAKARTA, www.wowbabel.com -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmomd J Mahesa mendesak Kepala Kopolisian RI untuk menerapkan penegakan hukumnya terhadap kegiatan ilegal di daerah. Salah satunya yang disampaikan Desmond adalah aktifitas  penambangan timah ilegal yang merugikan negara.

"Tema besar yang disampaikan presiden Jokowi periode kedua adalah penegakan hukum berdampak pada peningkatan pekonomian negara. Bagaimana penegakan hukum menutup kebocoran-kebocoran pendapatan negara. Kenapa beliau mengatakan jaksa, polisi jangan main proyek," kata Desmond dari Fraksi Gerindra saat rapat dengan Kapolri, Jajaran Pejabat Utama Polri, dan seluruh Kapolda, Rabu (20/11/2019) dalam rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI dan Kapolri, di Rupat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dalam hal kebocoran terhadap pendapatan negara ini, Desmond mencontohkan kasus sumber daya alam berupa timah. Dari hasil kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Bangka Belitung, didapati kalau persoalan penegakan hukum terhadap kebocoran pendapatan negara dari aktifitas penambangan timah ilegal.

"Kami dapat laporan secara tegas dan gambalang dari PT Timah dan kapolda kalau beberapa negara tidak punya bahan baku tapi bisa dan terindikasi sumber dari kita. Malaysia, Thailand, dan Vietnam walaupun mendatangkan timah dari Afrika, tapi kebocoran kita karena faktor keamanan yang jadi soal. Nah penataan keamanan inilah yang jadi fokus kita agar pendapatan ekonomi dari pajak dan macam-macam," ujar Desmond.

Dia juga menambahkan, perlunya faktor keamanan dalam hal menutup kebocoran pendapatan dari aktifitas ilegal ini, karena merugikan bagi negara.

Hadir dalam rapat ini Kapolri Jendral (Pol) Idham Aziz dan Kapolda Babel Brigjen (Pol) Anang Syarif Hidayat. Kapolri menanggapi usulan dan pertayaan para anggota Komisi III secara garis besar saja. Untuk jawaban secara khusus akan dibuat secara tertulis. Kapolri berjanji akan menata secara internal institusi kepolisian dan memerapkan reformasi agar instistusi kepolisian yang modern, profesional dan terpercaya itu terwujud. (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL