DPRD Babel Ajak Kapolda Bahas Kartu Kendali Pembelian BBM Subsidi, Ada Apa?

Tim_Wow    •    Jumat, 22 November 2019 | 15:37 WIB
Ekonomi
Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan DPRD Babel melaksanakan rakat koordinasi di kantor DPRD Babel, Pangkalpinang, Jumat (22/11/2019). (Al/wowbabel)
Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan DPRD Babel melaksanakan rakat koordinasi di kantor DPRD Babel, Pangkalpinang, Jumat (22/11/2019). (Al/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan mengundang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) sebelum Gubernur memberlakukan kebijakan penggunaan kartu kendali pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU. Langkah ini agar kebijakan gubernur saat diterapkan lebih efektif. Sebab dewan mengindikasi ada keterlibatan oknum aparat dibalik pembelian BBM bersubsidi secara ilegal.

"Kami mengapresiasi kebijakan gubernur terhadap pembelian BBM bersubdisi di SPBU. Maka agar kebijakan ini efektif kita akan menggelar RDP dengan kapolda," kata Didit Srigusjaya saat menanggapi penjelasan Gubernur Babel soal Kartu Kendali pembelian BBM subsidi dalam rapat koordinasi di DPRD Babel, Jumat (22/11/2019).

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur dengan tegas menyatakan sulitnya menertibkan antrean pembelian BBM subsidi karena ditengarai para pengumpul BBM jenis solar dan bensin itu dibeking oknum aparat.

"Selain Kapolda nanti kami minta Gubernur juga hadir dalam rapat ini agar ada kesamaan persepsi dan langkah yang kita lakukan untuk masyarakat," tukas Didit.

Sebelumnya, Gubernur Babel dalam rapat yang dipimpin Amri Cahyadi itu memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi kepulauan Babel mulai membatasi pembelian solar bersubsidi di SPBU mulai 27 November 2019 mendatang. Hal itu ditandai dengan launching perdana kartu kendali di Kota Pangkalpinang.

"Kita akan terapkan pembatasan BBM bersubsidi khususnya solar dengan kartu kendali,  lalu juga jenis bensin, kita kerjasama dengan Pertamina, Hiswana Migas dan juga BRI, nanti akan ada kartu kendali dan dicatat berapa kali pembelian solarnya," kata Erzaldi.

Dia berharap dengan adanya kartu kendali ini, distribusi BBM jenis solar dapat ditertibkan sehingga pengerit tidak merajalela dengan antrean di sejumlah SPBU. Sementara untuk bensin, menurut dia,  juga akan diterapkan dan diberlakukan pada Januari 2020 mendatang. Untuk kendaraan dengan jumlah enam roda misalnya mendapatkan jatah 60 liter, roda empat sebanyak 40 liter dan kendaraan pribadi 20 liter. 

"BBM penyebab biaya operasional tinggi masyarakat, penyebab inflasi yang tinggi, di satu sisi memang menguntungkan oknum masyarakat, oknum SPBU, tapi disisi lain memeras masyarakat kita karena tinggi biaya solar maupun bensin yang beredar di masyarakat," terangnya.

Seperti salah satu oknum, kata Erzaldi, bahkan diketahui memiliki sembilan mobil yang digunakan untuk ngerit BBM subsidi kemudian dijual kepada pedagang eceran. (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL