Hudarni : Jangan ada Digali, Sudah itu Selesai Ditinggalkan. tidak Bisa!

Hudarni Rani, Anggota DPD RI, mantan Gubernur Babel. (Dede/wowbabel)
Hudarni Rani, Anggota DPD RI, mantan Gubernur Babel. (Dede/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Bangka Belitung, H. Hudarni Rani menyebutkan pengelolaan tambang timah harus dikelola oleh orang-orang yang ahli dan sesuai dengan aturan sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Apabila sumber daya alam dikelola dengan benar, menurutnya kerusakan yang ditimbulkan tidak akan begitu besar. Perusahaan tambang itupun diwajibkan melakukan reklamasi terhadap lubang bekas galian tersebut.

"Persoalan timah dan tambang harus dikelola oleh orang-orang yang ahli. Jadi supaya timah itu untungnya banyak, rusak sedikit dan wajib direklamasi. Jangan ada digali sudah itu selesai ditinggalkan. Tidak bisa. Harus dilakukan dengan cara-cara yang benar," kata Hudarni, usai menghadiri acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Pangkalpinang, Sabtu (30/11/2019).

Kendati demikian, mantan Gubernur Bangka Belitung itu mengatakan, pengelolaan tambang timah inipun harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya menjadi milik segelintir orang dengan dampak yang dirasakan oleh semua masyarakat.

"Ambil timah untuk kesejahteraan rakyat, tapi jangan sampai rakyat tidak sejahtera. Jadi pengelolaannya untung, rakyat sekitar untung, negara untung dan daerah untung," kata Hudarni.

Sementara itu, ketika ditanyai insiden yang menimpa Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, terkait dengan aksi anarkis para penambang pada saat penertiban tambang ilegal beberapa waktu lalu di kawasan Geosite Kecamatan Sijuk, Belitung.

Hudarni menegaskan bahwa persoalan tersebut masih dalam tahap proses. Selain itu, dirinya juga berharap agar kejadian serupa tak terulang kembali.

"Persekusi itu masih proses, tapi saya berbicara dengan Wagub nya tetap di proses sesuai hukum. Kan ada tahap-tahap apakah sudah ketahuan orang nya. 
Mudah-mudahan itu tak terulang lagi lah. Kalau bisa, dikawal ramai-ramai," pesannya.

"Tapi masalah tambang ilegal apapun terjadi tidak diperkenankan. Orang mau hajatan aja harus ada izin. Jadi semua harus pakai izin. Apalagi daerah itu kawasan hutan lindung. Kalau memang timah nya disitu satu triliun ya bisa dikaji melalui aturannya. Apapun ilegal tidak bisa. Apapun ilegal itu harus ditindak, tidak bisa," kata Hudarni. (Dede/wb)



MEDSOS WOWBABEL