Kades di Babar Minta Uang Purnabakti, Mobil Dinas, THR, dan Percepatan Pilkades

Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi I yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat, Miyuni Rohantap dengan 52 Kades se-Kabupaten Bangka Barat, Senin (1/12/2019).(rul/wb)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi I yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat, Miyuni Rohantap dengan 52 Kades se-Kabupaten Bangka Barat, Senin (1/12/2019).(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Puluhan Kepala Desa (Kades)  Se-Kabupaten Bangka Barat menyampaikan empat point untuk minta disejahterakan,  Senin (02/12/2019) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi I yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat, Miyuni Rohantap dengan 52 Kades se-Kabupaten Bangka Barat ini, dihadiri Kepala Dinas Sospemdes, perwakilan Kejari dan Kabag hukum Pemkab Bangka Barat Sanuddin.

Sebanyak  52 kades ini meminta empat hal yakni, Tunjangan Purnabakti, Kendaraan Operasional, THR (Tunjangan Hari Raya) Kades/BPD/Staff, dan Percepatan Pelaksanaan Pilkades Tahun 2020.

Kabag Hukum Setda Bangka Barat, Sanuddin, mengatakan pemerintah daerah belum mendapatkan dasar yang cukup untuk untuk merealisasikan hal tersebut.

"Namun demikian bukan berarti kita tidak berupaya, dengan adanya Apdesi ini menjadi atensi khusus bagi kami agar tidak akan berhenti disini akan ditindaklanjuti baik ke atas ataupun ke bawah," ungkap Sanuddin.

Sanuddin menuturkan akan segera kordinasi dengan Pemkab Belitung agar dapat mencontohkan hal ini seperti yang telah dilakukan di Belitung.

"Kami akan segera kordinasi dengan Kabag Hukum Setd Belitung dan Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Babel sehingga Belitung bisa mengeluarkan perbup ini, kami sudah cari-cari melalui Mang Google belum ketemu. Nah ini akan kami telusuri bersama Pak Karo Hukum, harus ada dasar yang kuat setiap ada pengeluaran keuangan," tutur Sanuddin.

Kades Limbung Zulkifli menyampaikan pihaknya berharap eksekutif mengawal program Bangka Barat Hebat hingga tercapai.

"Kami mohon kepada eksekutif mengawal sampai dimana pihak eksekutif mengawal, peraturan Belitung ini kami melihat sangat jelas ada tunjangan purnabakti, di sini tunjangan kami sudah dicabut kalau ada PAD ada tunjangan kalau gak ada gak dapat,"  tuturnya.

"Ini nasib kepala desa bukan disejahterakan malah diperkecilkan dilecehkan. Jadi kami mohon pihak eksekutif dan legislatif bekerja bisa sinergi lah harapan kami, kemudian yang PPKD belum ada penetapan besarannya kalau desa ambil kesepakatan mau lima juta gak ada payung hukumnya," tukas Zulkifli.(rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL