SNGAILIAT, www.wowbabel.com - Perwakilan warga Air Jukung Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu, mendatangi DPRD Bangka untuk menyampaikan penolakan tambak udang milik CV Makmur Budidaya Hamparan Lestari yang membabat mangrove dan mengancam pemukiman warga.
"Waktu pembukaan tidak ada sosialisasi kemudian sampai perizinan kami nggak tahu, sudah ada ada pembukaan lahan dilakukan di daerah Sungai Pasir Jalan Pahlawan 12 Belinyu berjalan kurang lebih dua bulanan ini," kata Irvandi didampingi dua rekannya Rusmanto dan Revian Rasyid usai bertemu Wakil Ketua 1 DPRD Bangka di Sungailiat, Senin (2/12/2019).
Lanjutnya, pihaknya pun menyerahkan pernyataan penolakan hingga peta dan foto lokasi keadaan mangrove yang telah dibabat.
Menurut warga, walaupun sudah ada penolakan tetapi pihak pengusaha tidak mengindahkan untuk tambak udang yang izinnya dari tahun 2018 itu.
"Perizinan itu harusnya sosialisasi ke masyarakat melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dampak besar bagi kami pertama dekat dengan pemukiman, mangrove apabila dihabiskan saat angin barat bisa menghantam pemukiman penduduk," jelasnya.
Selain itu, vegetasi mangrove merupakan tempat mata pencaharian masyarakat pesisi, karena ada habitat kepiting dan udang.
"Kami minta mangrove ditanam seperti semula, kami dari lahir sampai besar ini tidak pernah konflik-konflik dengan warga," paparnya.
"Artinya kami tidak anti investasi apabila ada manfaatnya untuk warga, kami tidak menolak tapi jangan mentang-mentang kami tidak pernah konflik seolah mengiyakan," tegas Irvandi.
Sementara, Anggota DPRD Bangka Dapil Belinyu-Riausilip, Ramadian, mengatakan atas aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti ke Banmus DPRD Bangka.
"Tolong diawasi kondisinya, tapi tolong jangan anarkis, nanti bersama-sama kami akan turun ke lapangan," kata Ramadian.
Sedangkan, Wakil Ketua 1 DPRD Bangka, Mendra Kurniawan, mengatakan pengaduan atas pembukaan lahan tambak udang telah diterima, yang mana masyarakat meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalannya.
"Dalam hal ini seharusnya pihak pengusaha melakukan sosialisasi sebelum berinvestasi dengan tanpa mengenyampingkan lokasi tempat aktivitas masyarakat mencari nafkah," jelas Mendra.
"Sebagai lembaga DPRD kami nanti dengan kawan-kawan komisi akan menggelar rapat memanggil pihak terkait untuk menanyakan mengenai perizinan pengusaha dan persoalan lainnya," terangnya.
Secara kelembagaan DPRD Bangka akan melibatkan Komisi 2 dan Komisi 3 yang menangani bidang perizinan dan perikanan, sebagaimana diketahui perizinan untuk pemanfaatan lahan tersebut sebagai tambak udang diajukan melalui sistem perizinan online.
"Ini harus duduk bersama supaya ada kejelasan dan pada dasarnya masyarakat tidak menghambat investasi," pungkas Mendra. (Dwi HP/wb)
