Pengerit : Kalau Dikasih 40 Liter Akan Melunasi Pajak Kendaraan

Hendri Dede wow    •    Selasa, 03 Desember 2019 | 07:58 WIB
Ekonomi
Pengerit di SPBU Pangkalbalam. (Dede/wowbabel)
Pengerit di SPBU Pangkalbalam. (Dede/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Hari pertama penerapan pembelian solar subsidi menggunakan Fuel Card atau BBM Non Tunai di Kota Pangkalpinang mendapat penolakan dari sejumlah pengendara kendaraan roda empat atau mobil pribadi.

Mereka menolak terkait dengan penerapan  atau pembagian jatah antara mobil pribadi dengan mobil truk tidak sesuai alias berbeda.

Menurut Kurniawan yang menjadi salah satu pengerit, pembatasan pembelian BBM solar untuk kendaraan pribadi atau roda empat sebanyak 20 liter per kendaraan per hari tidak adil. Sebab, kendaraan roda empat atau lebih mendapat jatah sebanyak 60 liter per kendaraan per hari.

"Mobil besar dikasih 60 (liter), padahal mobil besar truk itu kadang-kadang minyaknya dijual juga. Kami mobil kecil ini merasa tidak adil. Kalau dikasih 40 (liter) mobil kecil itu agak adil, soalnya pengerit-pengerit ini tidak ada yang main besar," bebernya, saat ditemui di SPBU Pangkalbalam, Senin (2/12/2019).

Warga Pintu Air Pangkalpinang inj mengaku dirinya sebagai seorang pengerit, namun kata dia, pembatasan pembelian bahan bakar jenis solar untuk kendaraan pribadi atau roda empat biasa sebanyak 20 liter per kendaraan per hari tidak adil.

"Kami ini pengerit kecil. Memang iya kami pengerit tapi kami merasa tidak adil dengan kebijakan Pak Gubernur ini. Tidak adilnya itu tadi, yang mobil besar 60 (liter) tapi mobil kecil dikasih 20. Kami minta yang mobil kecil itu dikasih 40 liter. Biar satu hari dikasih 40 liter kami yakin SPBU tidak bakalan ramai," katanya.

Menurutnya, pembagian jatah untuk mobil pribadi atau minibus terlalu sedikit dan tidak cukup untuk digunakan sehari-hari.

"Kalau kita dikasih 20 (liter) keliling-keliling mana cukup. Saya sudah daftar dan bikin kartunya. Saya taat pajak. Saya memang pengerit tidak bohong tapi kebijakan ini perlu ditinjau ulang. Kita berembuk ada perwakilan dari mobil kecil. Kemaren tidak ada perwakilan dari mobil kecil karena nggak dipanggil, kita jadi tidak tahu begini tidak mendapat masukan," protesnya.

Ia menyebut, pihaknya yakni para pengendara mobil minibus yang belum membayar pajak akan segera melunasi pajak kendaraannya jika aturan pembagian tersebut dapat ditinjau kembali.

"Teman-teman dari mobil kecil tadi sudah ngomong kalau dikasih empat puluh yang pajak enggak lunas akan melunasi pajaknya kalau dikasih empat puluh liter satu hari," katanya.

"Jadi kebijakan ini kami minta tolong Bapak Gubernur ditinjau kembali keputusannya. Kami sebagai mobil kecil tidak setuju kalau pembagiannya tidak adil. Kalau masalah kartu kami setuju dengan program pemerintah, yang kami tidak setuju pembagiannya tidak adil," imbuhnya. (Dede/wb)

Halaman