Rekomendasi KASN Turun, Ini Tafsiran dan Langkah Yunan

Mantan Sekda Kabupaten Bangka Barat Yunan Helmi menyampaikan hasil rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) saat menggelar konferensi pers dengan awak media di Rumah Kebun Muntok, Selasa (03/12/2019)siang.(rul/wb)
Mantan Sekda Kabupaten Bangka Barat Yunan Helmi menyampaikan hasil rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) saat menggelar konferensi pers dengan awak media di Rumah Kebun Muntok, Selasa (03/12/2019)siang.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Mantan Sekda Kabupaten Bangka Barat Yunan Helmi menyampaikan hasil rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) saat menggelar konferensi pers dengan awak media di Rumah Kebun Muntok, Selasa (03/12/2019) siang.

Mantan Sekda Kabupaten Bangka Barat ini didampingi Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Des Kurniawan yang juga pernah menggugat Bupati Bangka Barat tentang demosi dirinya.

Sebelumnya Yunan Helmi dinonjobkan sebagai Sekda Bangka Barat digantikan dengan Plt Sekda Bangka Barat Muhammad Efendi yang menjabat Kepala BP2RD Kabupaten Bangka Barat, Kemudian Yunan Helmi melaporkan hal itu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara lantaran belum bisa menerima dinonjobkan.

"Maka kesimpulan saya bacakan berdasarkan analisis dokumen dan klarifikasi kepada para pihak terkait, kalau saya sendiri yang pergi kalau pak Bupati ada tujuh delapan orang, kami simpulkan pembebasan dari jabatan saudara secara prosedur tidak terpenuhi," kata Yunan saat membacakan surat rekomendasi dari KASN.

"Dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan hal itu maka KASN merekomendasikan kepada saudara Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian agar menempatkan dan mengangkat kembali saudara Drs H Yunan MSi ke jabatan pimpinan tinggi Pratama," kata Yunan kembali membacakan rekomendasi KASN yang diterimanya.

Yunan menafsirkan dalam surat rekomendasi KASN tersebut Bupati Bangka Barat diperintahkan untuk mengembalikan ke jabatan tinggi Pratama itu yakni ke jabatan semula yaitu Sekda Bangka Barat.

"Karena ketika tidak terpenuhi maka otomatis cacat gitu kan logikanya, jadi tidak terpenuhi prosedurnya jadi otomatis cacat hukum, terhadap pemerintahan tersebut," imbuh Yunan.

Yunan menuturkan surat KASN ini diterimanya sebagai pelapor dan Bupati Bangka Barat sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Menurut Yunan yang dikatakan pengembalian itu adalah sesuai kompetensi awalnya yakni Sekda Bangka Barat.

"Artinya JPT pratama itu ada dua yaitu sekda dan kepala dinas. Sementara kalau saya dikembalikan ke kepala dinas artinya saya didemosi, sementara saya tidak pernah melakukan pelanggaran berat kalau dalam aturan PP 53," tutur Yunan.

Yunan menyebutkan langkahnya setelah keluar hasil dalam surat KASN nomor B-3882/KASN/11/2019 itu akan menyampaikan juga ke DPRD Kabupaten Bangka Barat dan Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

"Jadi intinya kawan-kawan mengurus pemerintahan itu ada aturannya," imbuh Yunan.

"Jadi kembali niat saya dari awal memberikan pelajaran kepada kawan-kawan, bahwa mengurus mutasi segala macam itu ada aturan. Saya tidak bicara jabatan yang saya kejar, nilai-nilai kebenaran agar dikedepankan, jadi langkah saya berikutnya tetap akan ke DPRD sebagai sakil rakyat di pemerintahan dan kepada pak gubernur mohon izin pak menyampaikan hasil KASN sudah keluar, kemudian ke DPRD provinsi juga melaporkan hal ini," tukas Yunan.(rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL