KutukanTimah: Pencetus Konflik Sosial

Jurnalis_Warga    •    Rabu, 11 Desember 2019 | 14:51 WIB
Opini
Agung Nugraha SSos Msi .(ist)
Agung Nugraha SSos Msi .(ist)

Penulis: Agung Nugraha SSos Msi (Sosiolog)

Berdasarkan data World Bank sekitar 3,5juta penduduk dunia mengandalkan sektor ekstraktif sebagai strategi kebijakan perekonomian yang tersebar di 81 negara. Indonesia sebagai salah satu negara kaya sumber daya alam terus mengandalkan hasil dari sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan negara dan ekspor.

Beberapa literatur mendefinisikan industri ekstraktif adalah suatu proses kegiatan dari berbagai macam sektor yang menyebabkan ekstraksi hasil bumi sebagai bahan mentah untuk diproses dan bermanfaat bagi industri manufaktur di dunia. Salah satu karakteristik dampak buruk industri ekstraktif adalah kerusakan lingkungan, memarginalisasi masyarakat yang terdampak, dan meningkatnya intensitas konflik sosial.

Salah satu komoditi ekstraktif di Bangka Belitung adalah timah. Masyarakat menyadari bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dari timah. Timah telah menjadi bagian penting sejak era kolonialisme, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi kelas penguasa.

Bahkan timah menjadi salah satu faktor dominan pembentuk struktursosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Namun, keberadaan timah suatu saat dapat menjadi kutukan bagi masyarakat. Tentunya pada tulisan ini menjelaskan secara komprehensif dalam konteks saat ini yang dilihat dari intensitas konflik sosial.

Erman (2009) menjelaskan ekonomi berbasis timah menjadi faktor utama yang mempengaruhi konflik yang terjadi pada masyarakat era kolonialisme, yaitu konflik antara buruh dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah Belanda. Lalu bagaimana konflik sosial terhadap masyarakat Bangka Belitung saat ini?

Tentu kita masih hangat dengan peristiwa Oktober Kelabu tahun 2006, yang mana terjadinya aks idemontrasi dan anarkisme para penambang terhadap pemerintah karena penangkapan para pengusaha timah. Pada awal bulan November 2019, Wakil Gubernur Bangka Belitung diserang oleh para penambang ketika razia tambang illegal berlangsung. Untuk menjelaskan penyebab penyerangan tersebut, argumen sederhana yang disampaikan adalah kepentingan siapa yang dibawa dan kepentingan siapa yang dilawan. Untuk menjelaskan dua fenomena besar itu cukup sampai di sini saja. Ada hal menarik lainnya untuk menjelaskan fenomena konflik sosial akibat timah di beberapa wilayah saat ini.

Dalam membangun argumen tulisan ini, lebih menaruh pada perspektif kualitatif. Tentu kita masih hangat dengan masalah ekspansi masyarakat Desa Berang ingin menambang timah di kawasan suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya, menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Fenomena ini bukan hal baru lagi yang terjadi di Bangka Belitung.

 Pada sebelumnya beberapa masyarakat desa juga menambang di beberapa daerah perkebunan kelapa sawit lainnya. Apa yang mendorong masyarakat berani menambang di lokasi milik perusahaan? Jawabannya bukan hanya sekedar tindakan rasional, jika menjelaskan melalui tindakan rasional tentu mengabaikan sudut pandang lainnya. Pada dasarnya manusia akan tetap bertindak rasional selama itu menguntungkan bagi mereka meskipun menimbulkan dampak buruk di masa yang akan datang.

Untuk menjelaskan fenomena ini, kita mesti melihat pada kerangka rantai nilai (value chains) timah. Dalam konsep rantai nilai menjelaskan suatu proses perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Dalam prosesnya perusahaan membutuhkan bahan baku untuk menghasilkan produknya. Keberadaan para penambang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan industri pengolahan dan perdagangan timah. Jika ditelusuri secara jauh secara sosial, maka konflik ini tidak hanya karena dorongan pada masyarakat itu sendiri sebagai startegi mendapatkan pendapatan mereka tetapi juga karena adanya permintaan pasokan biji timah ke pihak-pihak tertentu.

Adanya permintaan tentu mendorong masyarakat untuk tetap memanfaatkan ruang-ruang  yang tersedia pihak yang berani membeli dan menampung hasil timah mereka, baik itu formal maupun informal. Suatu industri pengolah sangat membutuhkan pasokan biji timah dari berbagai tempat (formal atau informal). Jika memang dalam rantai nilai ini dilakukan secara informal, maka menunjukkan masih berlangsungnya praktik black economy dalam perdagangan timah dalam konteks industri lokal. Timbulnya black economy dapat disebabkan karena adanya kelapukan kelembagaan (institusinal rotten) itu sendiri. Apa yang terjadi, terjadi praktik black economy? Negara kehilangan pendapatan pajak.

Fenomena konflik sosial tidak hanya terjadi antara penambang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit karena timah. Tetapi juga antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan di daerah Matras. Sampai saat ini mereka terus melakukan aksi penolakan terhadap pertambangan laut. Dalam suatu kesempatan saya bertemu dengan salah satu nelayan di Matras, dia menceritakan perubahan yang mereka alami ketika invansi pertambangan laut di daerah perairan mereka. Dulunya mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan ikan, namun sekarang mereka harus menempuh jarak lebihdari 2 mil untuk menangkap ikan.

Penolakan yang terjadi pada kelompok nelayan ini, tidak terlepas dari kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga strategi mereka mempertahankan sumber pendapatan mereka. Disamping itu, masuknya pertambangan dapat mengakibatkan mereka mengalami ekslusisosial. Ekslusi sosial yang dimaksud adalah proses pemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan setempat. Proses pemiskinan ini tidak hanya karena sulitnya mereka mendapatkan ikan dan menempuh jarak jauh untuk melaut sehingga biaya produksi meningkatkan, tetapi proses dimana pendapatan mereka semakin rendah akibat menurunnya hasil pendapatan. Lalu berimbas pada kesulitan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak menutup kemungkinan kesulitan mereka untuk menyekolahkan anaknya. Apabila anak seorang nelayan putus sekolah akibat orangtuanya kesulitan karena ekonomi, lalu bagaimana dengan masa depan anaknya di masa yang akan datang.

Perubahan lainnya akibat eksklusi sosial juga dapat terjadi pada seorang istr idari nelayan. Sebelumnya dia mengolah ikan dari hasil tangkapan laut dari suaminya untuk menambah hasil pendapatan mereka. Jika kondisi laut rusak akibat pertambangan yang menyebabkan sedikitnya hasil tangkapan ikan, turut mempengaruhi sumber penghasilan suatu rumah tangga. Pada akhirnya faktor ekonomi menjadi muara permasalahan dari pertambagan laut terjadi pada masyarakat Matras.

Dari penjelasan dua konflik sosial di atas, sumber daya timah membawa kutukan terhadap ekonomi yang dilihat dari berbagai bentuk disebabkan oleh konflik sosial. Pada kasus pertama, menjelaskan dampak kutukan yang terjadi adalah negara kehilangan pendapatan pajak. Sedangkan pada kasus kedua, menjelaskan masyarakat menerima kutukan pemiskinan akibat pertambangan timah karena kerusakan lingkungan. Meskipun tulisan ini hanya mengambil bagian dari intensitas konflik, namun diperlukan suatu usaha meningkatkan tata kelola pertambangan yang baikdengan melekatkan penguatan kelembagaan, perusahaan, dan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pertambangan yang baik adalah semua pihak diuntungkan dan mampu meminimalisir dampak sosial ekonomi yang terjadi karena kebijakan politik.(*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL