Video : Nelayan dan Warga Deklarasi Tolak Kapal Isap Produksi

Video aksi tolak KIP di Matras, Sungailiat kabupaten Bangka. (Dwi HP/wowbabel)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Ratusan nelayan dan warga yang kontra dengan aktivitas tambang laut, mendeklarasikan diri menolak kapal isap produksi (KIP) yang bakal beroperasi di Perairan Matras dan sekitarnya. Deklarasi penolakan KIP dilakukan ratusan nelayan dan warga gabungan dari daerah Matras, nelayan Sinarjaya Jelutung, nelayan Deniang, Air Antu, Bedukang, nelayan Tuing, Mapur hingga Pesaren.

"Kami mewakili nelayan Kelurahan Sinar Baru dan Matras dengan ini menyatakan penolakan atas segala aktivitas penambangan di laut Pantai Matras dan sekitarnya," kata Perwakilan Nelayan, Syamsu di Sungailiat, Selasa (10/12/2019). "Karena disini banyak nelayan menggantungkan hidup di Pantai Matras dan perairan yang ada di Bangka ini," ujarnya.

Dijelaskannya di Peraitan Pantai Matras memiliki jangkauan dekat sangat diandalkan oleh nelayan tradisional, sehingga meminta PT Timah agar tidak memaksakan diri untuk melakukan penambangan di Perairan Pantai Matras. Lanjutnya, pada 2015 yang lalu semua perwakilan nelayan telah mendatangi Kantor Gubernur Babel dan DPRD Babel, berdasarkan kesepakatan tidak ada lenambangan di Perairan Pantai Matras dan sekitarnya sampai batas yang tidak ditentukan kecuali nelayan mengizinkan.

"Sampai saat ini nelayan tidak setuju, meskipun banyak timah di Matras, namun diharapkan PT. Timah dapat mencari lokasi lain untuk melakukan penambangan," jelas Syamsu.

Perwakilan Nelayan Tuing yang diwakili Kepala Lingkungan, Sunaidi, menyampaikan bahwa perwakilan nelayan Air Antu dan sekitarnya menolak keras adanya tambang laut di Perairan Matras dan sekitarnya.

"Kami menolak keras tambang laut ini, agar anak cucu dapat menikmati hasil laut sampai kapan pun nantinya, jika rusak apa yang harus diwarisi kepada cucu-cucu," kata Sunaidi.

Aksi penolakan nelayan dan warga Matras dan sekitarnya menolak KIP tidak hanya satu atau dua kali, penolakan juga sudah disampaikan ke Pemkab Bangka, Pemprov Babel hingga DPRD Babel, namun nelayan dan warga menyayangkan masih saja ada upaya KIP masuk ke perairan tersebut. (*)

Reporter : Dwi HP

Editor : Dwi HP



MEDSOS WOWBABEL