Para Predator Tambang

Jurnalis_Warga    •    Senin, 16 Desember 2019 | 17:54 WIB
Opini
Agung Nugraha, SSos MSi (ist)
Agung Nugraha, SSos MSi (ist)

Penulis: Agung Nugraha, SSos MSi (Sosiolog)

Di berbagai belahan dunia sedang terjadinya peningkatan protes sosial diakibatkan oleh pertambangan suatu perusahaan. Hubungan mesra antara negara dan perusahaan terus menghasilkan kebijakan-kebijakan pro kapitalis. Akibatnya esensi dari keadilan sangat jauh untuk dirasakan masyarakat lokal. Fenomena ini sudah menggejala hampir di seluruh negara berkembang. Akibatnya, di beberapa negara Amerika Latin muncul berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan izin pertambangan yang dilakukan oleh gerakan sayap kiri. Sedangkan di Afrika menimbulkan konflik komunal yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik dari pertambangan.

Eduardo Gudynas seorang ilmuwan sosial Amerika Latin menegaskan gaya pembangunan negara kaya sumber daya alam tidak mencerminkan pembangunan keberlanjutan (unsustainable), ini dapat dilihat dari ciri-ciri; dirampasnya hak-hak dan kerusakan lingkungan yang diterima oleh masyarakat lokal. Dari bentuk ini disebut predator tambang (ekstraktivisme), yaitu suatu kelompok yang berkepentingan pada keuntungan dari proses pertambangan sumber daya alam yang diperoleh melalui hasil penjualan di pasar dunia. Berbicara predator, tentu arah pandangannya merujuk sesuatu yang buas dan menakutkan. Tentu iya, karena dia akan menerkam dan melahap apa saja dari mangsanya. Anggap saja mangsanya adalah sumber kenikmatan bagi predator.

Kepentingan mereka bagaimana memperoleh keuntungan sebesar mungkin dari hasil sumber daya alam digunakan untuk program pembangunan. Dalam hal ini aktor yang berperan penting adalah negara dan perusahaan. Negara melalui institusinya mengeluarkan kebijakan yang mengakomodir operasional pertambangan, sedangkan perusahaan sebagai pihak menghasilkan dan memproses hasil sumber daya alam untuk dijual ke pasar internasional. Para predator ini mengabaikan hak-hak masyarakat dan keberlangsungan lingkungan dari dampak operasionalnya.

Ketergantungan ekspor hasil tambang masih menjadi orientasi utama bagi pembangunan ekonomi, terutama di Bangka Belitung. Pada dasarnya ekonomi berbasis timah sangat berperan penting terhadap pembentukan struktur sosial masyarakat Bangka Belitung. Akan tetapi, akan selalu ada bentuk-bentuk protes sosial yang mengiringi perjalanannya.

Pada saat ini sedang terjadi perubahan komposisi kelas penguasa pada sektor pertambangan yang turut mempengaruhi konflik sosial. Pasca reformasi komposisi kelas penguasa diisi oleh para industri swasta melalui jaringan bisnis mereka untuk mendapatkan biji timah dari penambang rakyat. Protes sosial agak lebih mudah dinetralisir selama kepentingan pihak penguasa tidak terganggu. Konflik yang terjadi pada level masyarakat merupakan imbas dari kontestasi kepentingan elit industri. Berbeda saat ini, komposisi kelas penguasa kembali kepada korporasi negara. Namun bentuk konflik begitu berbeda dimana korporasi negara selalu berkonflik dengan masyarakat. Dalam catatan sejarah pada Orde Baru, perlawanan masyarakat kepada korporasi tambang melalui tindakan illegal, seperti penyelundupan dan kepemilikan pasir timah tanpa izin.

Lebih lanjut ilmuwan sosial lainnya Amerika Latin, Alberto Acosta dalam karyanya “Extractivism and Neoextractivism: Two Side of the Same Curse” (2013), menegaskan beberapa keburukan diakibatkan oleh para predator tambang, antara lain aktivitas pertambangan membawa keburukan, memperluas garis kemiskinan, sewaktu-waktu dapat menyebabkan krisis ekonomi, mendorongnya terjadi korupsi, memecah belah masyarakat, dan terakhir kerusakan lingkungan.

Pada saat ini, berkurangnya wilayah deposit timah di daratan akibat kebijakan pertambangan rakyat, turut mempengaruhi kebijakan wilayah eksplorasi timah. Bagaimana dengan meningkatkannya protes masyarakat pesisir Timur di Kabupaten Bangka?

Protes ini semakin meluas melalui aksi-aksi penolakan masyarakat terhadap invansi pertambangan laut di perairan mereka. Alasan utama adalah dampak ditimbulkan terhadap lingkungan membawa pengaruh pada sumber mata pencaharian lokal (traditional economies) dan identitasnya. Aspek sumber mata pencaharian ini dilihat dari sektor keluatan sebagai nelayan, sedangkan identitas merujuk pada wilayah destinasi wisata pantai.

Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh korporasi tambang menegosiasikan agar pertambangan dapat beroperasi di sana. Pada nyatanya terus mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar. Tambang laut menimbulkan dampak lingkungan yang negatif dan masif, yaitu merusaknya ekosistem laut. Akibatnya nelayan mesti menghadapi kondisi di mana mereka terancam dengan sumber mata pencaharian mereka. Tidak hanya nelayan, para masyarakat yang bergantung pada hasil pariwisata juga mengalami hal demikian.

Pertanyaan selanjutnya, apakah nelayan tidak sejahtera apabila menolak pertambangan laut? Hasil laut dan segala potensi alamnya merupakan nikmat rezeki yang tidak dapat tergantikan oleh nikmat hasil operasional tambang laut. Mereka bukan tidak siap terhadap perubahan, tetapi mereka tidak rela alam yang menemani mereka dirusak begitu saja oleh para predator-predator “korporasi” tambang. Selain itu, kesejahteraan domestik rumah tangga turut berpengaruh. Ini dapat dilihat aksi kaum perempuan turut serta ikut menolak pertambangan laut.

Munculnya kaum perempuan memprotes pertambangan laut mengindikasikan bahwa dampak negatif yang bakal mereka terima di masa yang akan datang. Saat ini juga, sebagian besar nelayan sudah merasakan dampak dari pertambangan di beberapa wilayah perairan. Kaum perempuan yang memiliki tanggungjawab pada ranah domestik bakal merasakan perubahan kesejahteraan mereka sebelum dan sesudahnya masuknya pertambangan laut. Mereka tidak hanya rentan pada jumlah penghasilan, tetapi juga pada kemiskinan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Acosta, dampak sosial yang menjadi wajah buram protes sosial terkait pertambangan timbulnya kelompok pro. Hal yang paling ditakutkan pada kelompok tersebut dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sebagaimana konflik komunal di Afrika. Tragisnya selalu menjadikan masyarakat sebagai sumber muara pihak yang berkonflik dan menerima dampak dari semuanya.

Seiring meningkatkannya operasional perusahaan pertambangan telah membuka ruang pertarungan politik antara para predator tambang dengan masyarakat lokal. Aspirasi yang disuarakan seperti identitas, sumber mata pencaharian, dan kemiskinan selalu berkaitan dengan upaya melindungi lingkungan.

Terakhir, untuk memahami dampak dari esensi pertambangan tidak hanya berbicara tentang perekonomian, dia memang mampu menggerakan ekonomi suatu daerah. Tetapi mari pahami essensi keadilan bagi lingkungan dan manusia. Keadilan suatu barang langka bagi mereka yang berkonflik dengan kepentingan para predator tambang. (*)

 

Halaman