Atasi Kemelut BBM Subsidi, Ini Usulan Rina Tarol

Tim_Wow    •    Selasa, 17 Desember 2019 | 16:09 WIB
Lokal
Rina Tarol, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(wb)
Rina Tarol, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Rina Tarol, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Babel untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat hingga menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mengatasi kemelut antrean BBM di seluruh SPBU di Bangka Belitung.

Langkah yang ditawarkan Rina akan dibawa dalam rapat dengan Gubernur Babel sekaligus merespon tuntutan para pembeli BBM subsidi untuk dijual kembali (pengerit--red) saat menggelar demontrasi di DPRD Babel, Selasa (13/12/2019). 

"Untuk mengatasi masalah pembelian BBM bersubsidi ini mari gubernur bersama pihak terkait duduk bersama. Karena ini menyangkut nasib rakyat, maka soslusi yang kita usulkan kepada gubernur, pertama itu bagaimana membuka lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja di Babel ini. Kalau lapangan kerja tersedia, tidak mungkin warga mau melakukan  pembelian BBM subsidi untuk dijual kembali, karena mereka juga sadar kalau perbuatan itu ilegal," ujar Rina usai mendampingi Ketua DPRD Bangka Belitung bertemu dengan massa pengerit.

Langkah juga yang diusulkan Rina agar gubernur memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi ke Bangka Belitung. Tambahan kuota ini, kata Rina karena masih banyak warga di Babel membutuhkan BBM subsidi yang belum terjangkau.

"Kalau kuota ditambah, jatah pembeliannya juga ditambah 50 liter hingga 80 liter. SE Gubernur Babel dibatasi 20 liter itu cukup kemana. Masyarakat di pedesaan masih butuh BBM juga. Lalu juga pemutihan pajak kendaraan agar bisa membuat kartu pembelian BBM subsidi," tukas Rina.

Selain itu, Rina juga mengusulkan untuk menertibkan tambang timah ilegal yang menggunakan BBM subsidi dengan memebeli dari pengerit.

"Penertiban ini juga sebagai solusi sehingga jatah BBM subsidi tidak untuk kegiatan tambang ilegal. Tadi juga ada pertemuan dengan Pak Kapolda yang siap menindak anggotanya jika terbukti ada di belakang pembelian BBM subsisi ilegal," tukas politisi asal PDI Perjuangan ini.

Jika langkah ini sudah dilakukan pemerintah, kemudian para pengerit tidak mau menjalankannya,  kata Rina, pemerintah daerah tidak salahkan lagi.

Sebelumnya ratusan masyarakat pengerit BBM Babel menyampaikan keberatan mereka atas Surat Edaran Gubernur Babel No 51 tahun 2019 tentang pembelian BBM Bersubsidi melalui Fuel Card di DPRD Babel

Masyarakat diterima Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Wakil Gubernur Babel,  dan Anggota Komisi III DPRD Rina Tarol. Masyarakat meminta SE 51/2019 di evaluasi karena mengancam matapencaharian pengerit yang bergantung pada penjulan BBM.(wb)



MEDSOS WOWBABEL