Mulai 8 Januari, Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi

Aston    •    Kamis, 09 Januari 2020 | 11:22 WIB
Pilkada
Kordinator Divisi Pencegahan Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL) Bawaslu Bangka Selatan, Azhari.(as/wb)
Kordinator Divisi Pencegahan Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL) Bawaslu Bangka Selatan, Azhari.(as/wb)

TOBOALI,www.wowbabel.com -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan mengimbau kepala daerah untuk tidak melakukan penggantian dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Bangka Selatan mulai tanggal 8 Januari 2020 menjelang Pilkada 2020.

Kordinator Divisi Pencegahan Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL) Bawaslu Bangka Selatan, Azhari, menyampaikan berdasarkan ketentuan Pasal  71 ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala Daerah dilarang melakukan Penggantian dan mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Selain imbauan kepada kepala daerah, Kami juga menyampaikan imbauan kepada Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Kepala Desa/Lurah untuk tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016,” kata Azhari.

Lebih lanjut dikatakan Azhari, sebagai bentuk upaya pencegahan guna menjaga stabilitas jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Selatan,  Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan membuka Posko Pengaduan terkait adanya  penggantian pejabat  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang sampai dengan akhir masa jabatan.

Sementara itu Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) Bawaslu Bangka Selatan, Erik menegaskan  terkait larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 undang-undang 10 Tahun 2016 dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon, sanksi pidana penjara dan denda.

“Sebagaimana terdapat dalam Pasal 190 Undang-Undang 10 Tahun 2016, bagi Pejabat yang melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 163 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah),” ungkap Erik

“Sedangkan bagi pejabat negara, pejabat ASN dan Kepala Desa/Lurah yang melanggar larangan Pasal 71 ayat (1) juga dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana tedapat dalam Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016,” tutur Erik.

Erik berharap dengan adanya imbauan ini dapat mengoptimalkan pengawasan netralitas, penggantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang, program  dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 mendatang.(as/wb)

Halaman