Penertiban HL Berdasarkan Tiga Payung Hukum

Dwi H Putra    •    Senin, 13 Januari 2020 | 20:21 WIB
Lokal
Bambang Trisula. (Dwi HP/wowbabel)
Bambang Trisula. (Dwi HP/wowbabel)

MERAWANG, www.wowbabel.com -- Penertiban yang dilakukan tim gabungan terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Babel dan Bangka, Polisi Kehutanan, Tagana Bangka serta pihak pemerintah kecamatan mengamankan dan melakukan pembongkaran pondok ilegal milik warga yang berlokasi di hutan lindung sepanjang jalan lintas timur berdasarkan tiga payung hukum. 

"Penertiban ini berdasarkan Pasal 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berisikan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan tanpa izin, kemudian UU No 18 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan, berdasarkan Permen No 65 Tahun 2019 tentang Penyelesaian areal dalam kawasan hutan, jika dalam kawasan HL dan HK wajib dikeluarkan," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sigambir dan Kotawaringin, Bambang Trisula disela-sela penertiban di kawasan Desa Riding Panjang Merawang, Senin (13/1/2020). 

Dijelaskan Bambang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan tahun 2010 sebagai dasar hukumnya sepanjang jalan lintas timur ini merupakan pinjam pakai ke Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

"Jadi kami melakukan penertiban ini sesuai peruntukan dan fungsinya yang nanti akan kami hijaukan lagi dengan penanaman pohon mangrove dan pohon mangga di sepanjang lintasan yang bakal dibangun," ujarnya. 



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE