Ini Alasan Babel Layak Dapat Saham 10 Persen PT Timah

Tim_Wow    •    Selasa, 11 Februari 2020 | 17:20 WIB
Lokal
Gubernur Bangka Belitung, H Erzaldi Rosman.(dag/wb)
Gubernur Bangka Belitung, H Erzaldi Rosman.(dag/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menuntut pembagian 10 persen saham pemerintah yang ada diĀ  PT Timah Tbk. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang saat ini sedang mengalami perlambatan.

Baca Juga: Safari ANS : Pernyataan Hekal Komisi VI DPR RI Keliru

Sebagaimana diketahui, perjuangan masyarakat Babel untuk meminta bagian dari kepemilikan saham pemerintah pusat di PT Timah, sudah berlangsung sejak tahun 2009 yang lalu, namun belum menunjukan hasil hingga detik ini.

Sementara komposisi kepemilikan saham PT Timah 65 persen dimiliki pemerintah pusat melalui kementerian BUMN dan 35 persen lainnya, dimiliki publik melalui mekanisme pasar modal.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mengatakan keinginan untuk memiliki saham pemerintah di PT Timah sangat wajar, mengingat selama ini dampak negatif dari pertambangan timah, belum sepadan dengan royalti, pajak ataupun CSR dari perusahaan-perusahaan timah, termasuk BUMN PT Timah.

"Cek saja datanya, kira-kira dengan CSR apakah itu sudah bisa memberikan sesuatu hal yang sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh PT Timah," kata Erzaldi, Selasa (11/2/2020).

Sejauh ini, kondisi perekonomian Babel sama sekali tidak mencerminkan sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam bernilai ekonomis tinggi.

"Saya rasa masyarakat Babel ini sudah terlalu banyak menyumbang ke daerah lain melalui PT Timah ini. Kalau mau dinilai dari royalti, CSR maupun pajak sislahkan saja dicek datanya," ujarnya.

Selain untuk menopang perekonomian Babel yang saat ini sedang mengalami perlambatan, kepemilikan saham PT Timah dari porsi yang dimiliki pemerintah pusat, dinilai akan membuat Babel memiliki akses untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan, guna meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan dampak sosial lainnya.

Gubernur menjelaskan, selama ini Pemprov Babel hanya menerima royalti sebesar empat persen atau sekitar Rp 112 miliar per tahun, sedangkan dampak negatifnya lebih dari satu juta hektar lahan di Babel rusak parah dan lebih dari 1.300 bekas lubang tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ada proses reklamasi yang baik.

Belum lagi dampak sosial dimana sejak desember 2019 saja, sedikitnya empat kasus konflik sosial yang berujung bentrok antara masyarakat pro dan kontra tambang timah di Bangka Belitung termasuk kasus penyanderaan terhadap wakil gubernur oleh massa penambang.

"Saya ambil contoh saja royalti kita itu yang diterima tidak lebih dari empat persen rata-rata pertahun APBD kita. Kalau misalnya terjadi bencana banjir akibat dari pada penambangan dan kerugian lain seperti kerusakan lingkungan dan sebagainya, apakah sebanding dengan apa yang diberikan," tukasnya.(dag/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE