Anggota DPRD Babar Kritisi Kinerja Dinas PMPPTSPTKT Bangka Barat

Chairul Aprizal    •    Jumat, 14 Februari 2020 | 17:35 WIB
Lokal
Jalannya  mediasi perdamaian dua investor di Gedung DPRD Bangka Barat.(rul/wb)
Jalannya mediasi perdamaian dua investor di Gedung DPRD Bangka Barat.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Adi Sucipto Atmo mempertanyakan kinerja Dinas PMPPTSPTKT (Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Bangka Barat.

Dalam RDP, Kamis (13/02/2020) dengan kedua investor tersebut, Adi menyayangkan sudah sering menemukan konflik dalam investasi dan hampir semuanya bermasalah di perizinan.

"Bukan pertama kali kita ada konflik seperti ini kemarin juga ada konflik di Desa Rambat dengan masyarakat Rambat yang belum selesai juga sampai hari ini," ucap Adi Sucipto.

"Saya anggota DPRD Bangka Barat sedikit mempertanyakan kinerja dari pemerintah itu sendiri," tuturnya.

Adi Cipto mengatakan banyak perusahaan tambak udang yang sudah menyeroboti perizinan dengan lebih dulu beraktivitas di Bangka Barat.

"Kita harus tegas dalam hal ini baik itu DPRD maupun pemerintah Bangka Barat,” imbunya.

Adi mengatakan membuat produk perda membutuhkan dana yang besar jadi perlu dihargai dan patuhi oleh para investor.

"Kita buat perda izin lokasi kalau memang tidak ada izinnya di situ ada dendanya, ada tindak pidananya," kata Adi.

Ditegaskan Adi Cipto, PT Cahaya Samudra Bangka (CBS) hanya karena sudah didaftarkan melalui sistem OSS (One Single Submission) ke satu pintu belum serta merta izin sudah keluar.

"Dan DPRD juga harus berani merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk kegiatan yang tidak ada izinnya," kata Politisi PAN Bangka Barat ini.

Adi mengungkapkan investasi yang di Kabupaten Bangka Barat banyak yang ilegal dan hal itu melanggar.

"Saya pikir ini satu pintu harus bekerja maksimal, optimal untuk menyelesaikan izin izin yang ada di kabupaten Bangka Barat" katanya.

Dan dari sini Adi menyatakan pemerintah tidak dapat menarik PAD dari investasi investasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

"Dan kita DPRD coba sekali-kali memberikan sesuatu kepada pemerintah daerah, pengawasan kita ini sekarang agak ngeden sedikit manja jadinya, jadi mari kita berani bersuara," tukas Adi.(rul/wb)

 

Halaman