Aksi Penolakan Masyarakat Nelayan Warnai Paripurna RZWP3K

Masyarakat Nelayan Kampung Padang, Kabupaten Bangka Selatan menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Raperda RZWP3K di DPRD Babel. (Dwi HP/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Sidang Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), diwarnai aksi penolakan sejumlah perwakilan nelayan. 

"Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 17 Tahun 2007, sudah jelas bahwa Pulau Lepar, Gunung Namak, Bentang Toboali, Pantai Batu Perahu dan lainnya masuk kawasan wisata bahari, tiba-tiba muncul izin usaha pertambangan (IUP),"  ujar Perwakilan Masyarakat Nelayan Kampung Padang, Kabupaten Bangka Selatan, Erwandi alias Wiwid di Pangkalpinang, Jumat (28/2/2020). 

"RZWP3K ini kami nilai cacat hukum, sebab hal itu belum dibahas oleh Legislatif Bangka Selatan, harusnya kan transparan, akuntabel, keadilan, melibatkan semua pihak," paparnya. 

Menurutnya, jika memang hal itu transparan dan melibatkan semua pihak tentunya tidak ada penolakan oleh masyarakat nelayan. 

"Jika RZWP3K ini disahkan, maka kami nilai akan membuat konflik di lapangan, apalagi RZWP3K ini dinilai memihak para cukong selama dua puluh tahun," jelas Wiwid. 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL