Data Beda Dengan KPU, Bawaslu Basel Sebut Verifikator KPU Belum di Bimtek

Aston    •    Selasa, 03 Maret 2020 | 23:22 WIB
Pilkada
Komisioner Bawaslu Basel Divisi pencegahan humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL), Azhari. (Astoni/wowbabel)
Komisioner Bawaslu Basel Divisi pencegahan humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL), Azhari. (Astoni/wowbabel)

TOBOALI, www.wowbabel.com - Persoalan perbedaan pemahaman jumlah data TMS antara KPU dan Bawaslu Bangka Selatan (Basel) terkait syarat dukungan calon perorangan Kodi-Rusliadi pada tahapan verifikasi administrasi dan kegandaan tak hanya ditundanya pleno hasil verifikasi, tapi kedua lembaga penyelenggara itu tampak saling beradu data. 

Bahkan, bawaslu menyebutkan bahwa, verfikator KPU Basel belum dibekali ilmu yang cukup alias belum mendapat bimbingan teknis (Bimtek). Hal itu sebagaimana dikatakan Komisioner Bawaslu Basel Divisi Pencegahan Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL), Azhari.

"Kemaren dan semalam (Senin--red) kita sudah melakukan pertemuan koordinasi menayakan tersebut ( soal juknis verifikasi administrasi) dan mereka mengakui bahwa mereka memang selama ini belum di Bimtek terkait verifikasi administrasi. Kemarin waktu di Bimtek oleh ibu Puji salah satu komisioner KPU Provinsi bagian teknis itu hanya sampai tahapan pengecekan," kata Azhari, Selasa (3/3/2020).

"Jadi waktu kemaren kan calon perseorangan tanggal 22 Kodi dan Bang Rusliadi tu kan datang ke kpu menyerahkan kemudian dicek hanya sampai itu yang dijelaskan lengkap atau tidak lengkap. Jadi tahapan verifikasi administrasi itu belum dijelaskan secara terperinci oleh ibu Puji, sehingga kawan-kawan tim verifikator di KPU itu menganggap bahwa nama tidak sama langsung di TMS kan," sambungnya.

Bawaslu 'ngotot' dengan data sesuai pemahaman Bawaslu agar jangan sampai merugikan hak pasangan bakal calon.

"Sehingga kita terus koordinasi dengan KPU maksunya kita selalu mempertanyakan kenapa data ini seperti ini. Dalam artian bawaslu begini kita jangan sampai gara-gara hanya salah tulis nama ini menghilangkan hak pasangan calon gitu loh bang,  itu hak loh karena kalau sudah di TMS kan dia tidak akan bisa lagi dicek lagi, dia tidak akan lagi penyesuaian ataupun pengecekan terhadap dia tuh masuk DPT dak, DP4 masuk dak, nah itu karena tahapan berikutnya setelah ngecek ini, itu ada sinkronisasi ke DPT atau DP4. Kalau lah di TMS kan maka tidak disinkronkan ke elemn DPT itu tadi, artinya dia sudah kehilang kan gitu, artinya jangan sampai merugikam juga. Ini bisa berpotensi melanggar prosedur maka kita terus berkoordinasi," tutur Azhari.



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE