Dinas ESDM Babel Akui Perpanjang Izin Tambang Pasir Kuarsa di Basel

Pertemuan Dinas ESDM Bangka Belitung dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangka Belitung dengan Komisi III DPRD Bangka Belitung.(dwi/wb)
Pertemuan Dinas ESDM Bangka Belitung dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangka Belitung dengan Komisi III DPRD Bangka Belitung.(dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengakui hanya memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) pasir kuarsa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada.

"Terkait perizinan pasir kuarsa di Gunung Namak itu memang kami yang mengeluarkan perizinannya, izin ini dilakukan berdasarkan perizinan awal yang sudah dikeluarkan sebelumnya," kata Kepala Dinas ESDM Babel, Supianto di Pangkalpinang, Kamis (5/3/2020).

"Dari sembilan izin yang dikeluarkan itu, delapan perusahaan tidak aktif hanya satu perusahaan yang aktif atas nama PT Dua Karya Sukses dengan IUP seluas 62,51 hektar," ujarnya.

Dijelaskannya, jika memang ada aktifitas dari delapan perusahaan lainnya, hal itu tidak diketahui Dinas ESDM, karena tidak ada laporan hasil produksi yang masuk ke ESDM oleh pihak perusahaan secara online.

"Jika perusahaan produksi harus ada pembayaran pajak galian tambang secara online, berdasarkan data kami dan hasil inventarisir belum ada kegiatan produksi di lapangan itu," jelas Supianto.

"Bisa saja aktifitas diluar IUP, tapi mengaku IUP milik perusahaan lainnya," paparnya.

Ditambahkan Supianto, terkait IUP pengerukan alur laut di Perairan Sadai yang dilaksanakan PT Mitra Bangka Resos langsung mendapat izin dari Dinas Kementerian Perhubungan, mereka diperbolehkan mengangkut dan menjual hasil tambang itu ke luar daerah sesuai dengan IUP hasil produksi.

"Kalau pengerukan alur itu langsung dari Kementerian Perhubungan izinnya, kami tidak ada mengeluarkan izin apa pun. Dan sepengetahuan kami dari pengerukan alur itu masuk ke kas Pemkab Basel sebesar Rp 9,3 miliar," terang Supianto.

"Pihak perusahaan sebelum melakukan aktifitas wajib terlebih dahulu membayar ke pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan berlaku," tandasnya.

Ditambahkannya, Dinas ESDM bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Babel sesuai masukan dari Komisi III DPRD Babel, akan menindaklanjutinya dengan melakukan inventarisir dan pendataan kembali ke lapangan, supaya bisa diketahui kejelasan aktifitas pertambangan itu masuk dalam IUP atau diluar IUP tersebut.

"Kami akan melakukan pendataan ulang kembali, terkait laporan dan masukan yang disampaikan Komisi III DPRD Bangka," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Babel, Rina Tarol, menjelaskan pihaknya sudah melakukan invetarisir bahwa ada sembilan izin tambang pasir kuarsa di Pantai Kubu dan Gunung Namak, pada hal kawasan tersebut masuk dalam hutan lindung pantai.

"Setidaknya di kawasan itu ada 21 ponton isap produksi (PIP) di Pantai Kubu, ada juga sembilan tambang pasir kuarsa, apakah itu sudah sesuai prosedur perizinan, apakah legal atau ilegal yang terselubung legal," kata Rina Tarol.

"Tidak hanya di Bangka Selatan, kami juga menerima laporan dan sudah memantau langsung ke lapangan ada PIP di Pantai Tanah Merah Kabupaten Bangka Tengah, ini legal atau ilegal," paparnya.

Dikatakannya, jika memang ada izinnya darimana, apakah ESDM mengetahui ada atau tidak izinnya. Siapa dibelakang ini, tidak mungkin nggak ada orang kuat dibelakangnya.

"Dinas ESDM harusnya berkirim surat ke Kementerian ESDM, terkait perizinan bodong itu, ajukan tuntutan sehingga benar-benar ditindak secara tegas," terangnya.

"Dinas ESDM tidak pernah mengambil langkah kongkrit untuk menertibkan itu semua terutama masalah perizinan, janngan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada aparat pemerintah ini," ujar Rina Tarol.

Rina menambahkan terkait hal ini Komisi III DPRD Babel akan melaksanakan pertemuan dan melakukan evaluasi, selanjutnya akan melaporkanĀ  hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ESDM.

"Kami akan evaluasi lagi dan segera melaporkan hal ini ke KPK dan Kementerian ESDM, supaya para oknum yang bermain curang ini bisa diberantas oleh KPK," tukasnya.(dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE