Perda RZWP3K Bukti Tanggung Jawab Pemprov Babel

Naziarto, Sekda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. (Dwi HP/wowbabel)
Naziarto, Sekda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. (Dwi HP/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto, menegaskan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), merupakan salah satu bukti tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Babel terhadap masyarakat dalam mengatur zona tambang.

"Hadirnya RZWP3K ini bentuk tanggung jawab Provinsi Babel terhadap masyarakat, terkait mengatur zona pertambangan, pembudidayaan konservasi ada delapan kriteria semuanya untuk kepentingan masyarakat," kata Naziarto kepada wartawan di Pangkalpinang, Kamis (5/3/2020).

Dijelaskannya, dalam RZWP3K wilayah perairan nelayan paling luas dibandingkan dengan kawasan lainnya, yakni Perikanan Tangkap 2.591. 390, 5 ha, Perikanan Budidaya 185. 623, 9 ha, Konservasi 627.612,9 ha, Pelabuhan 49.683,8 ha, Industri 310 ,3 ha, Alur Kabel /Pipa 189. 093, 2 ha, Pertambangan 477.077,6 ha dan Pariwisata 138. 327,1 ha. 

"Apabila menambang di wilayah PT Timah kalau mereka menambang masih kawasan tersebut mendapat izin PT Timah, monggo saja, penambangan apapun pasti merusak lingkungan, bukan hanya timah, tetapi batu bara, dan lainya sehingga perlu dilakukan reboisasi dan reklamasi," papar Naziarto.

Menanggapi Perairan Matras hingga Air Anyir termasuk dalam zona pertambangan, Naziarto mengharapkan jangan overlap, karena harus dilihat dahulu semuanya, karena memang Babel merupakan kawasan tambang.



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE