Di Perda Retribusi, Sewa Gedung Hamidah Mencapai Rp7,5 Juta per Hari

Arnadi, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang. (Hendri DD/wowbabel)
Arnadi, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang. (Hendri DD/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Menanggapi polemik Gedung Hamidah tidak lama lagi bakal beralih fungsi menjadi gerai Pizza Hut, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi menyebutkan persoalan tersebut harus disikapi dari berbagai sisi.

"Menyikapi polemik Gedung Hamidah yang muncul ditengah masyarakat khususnya para pegiat seni dan budaya belakangan ini harus dilihat dari berbagai sisi," ungkapnya, Selasa (10/3/2020).

Menurut Arnadi, gedung Hamidah sebagai aset daerah memiliki nilai historis bagi semua masyarakat. Tidak hanya masyarakat Pangkalpinang, mungkin Pulau Bangka secara umumnya.

Gedung Hamidah sebagai barang milik daerah (BMD) yang secara ekonomi dapat meningkatkan PAD Kota Pangkalpinang dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.

"Dari zaman dulu Gedung Hamidah bagi sebagian besar masyarakat kota Pangkalpinang adalah simbol budaya, kegiatan seni banyak lahir disini, bahkan saya juga pernah tampil kegiatan seni di gedung ini zaman SMA," tutur Arnandi.

Tak hanya itu, Arnandi mengatakan bagi sebagian yang lainnya sebelum bermunculan gedung serbaguna milik swasta atau masyarakat, Gedung Hamidah merupakan tempat primadona untuk melaksanakan pesta terutama pesta pernikahan dan hajatan lainnya. 

Oleh karena itu, ketika muncul wacana pemerintah untuk menyewakan gedung Hamidah kepada pihak swasta, muncul kekhawatiran masyarakat nantinya tidak bisa lagi memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Namun pada disisi lain sebagai Barang Milik Daerah (BMD), keberadaan Gedung Hamidah sangat strategis di pusat kota. Sedangkan secara ekonomis belum mampu maksimal sebagai aset kekayaan daerah menambah PAD.

"Muncul keinginan pemerintah menyewakannya kepada pihak ketiga. Apalagi katanya nilainya cukup wah dan prosesnya sedang berjalan. Hal inipun bukan larangan dan tidak melanggar aturan," tandas dia.

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Arnandi menjelaskan salah satu pemanfaatan barang milik daerah adalah dengan cara sewa. Hal ini dimana kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 

"Sehingga tidak menjadi persoalan pemerintah mau memanfaatkan BMD sebagai aset yang disewakan. Persoalannya menjadi rumit ketika aset tersebut adalah Gedung Hamidah yang secara historis memiliki makna spesial bagi kita semua," imbuhnya.

"Kami berharap agar pemerintah kota mempertimbangkan segala aspek tersebut agar tidak menjadi persoalan yang semakin berlarut. Investasi penting untuk PAD dan kemajuan kota, tetapi pertimbangkan juga kemaslahatan yang lainnya," tandas Arnadi.

Selain itu, Arnadi menambahkan, pihaknya juga mengingatkan pemerintah bahwa sewa Gedung Hamidah sudah diatur dalam Perda nomor 17 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 22 ayat 2 huruf (a) bahwa sewa Gedung Hamidah sebesar 7.500.000 per hari. 

"Sehingga kalau benar disewakan Perda tersebut jangan diabaikan. Fraksi PKS akan menugaskan anggota Fraksi di Komisi II untuk secara serius mendalami persoalan ini," ingat Arnadi. (Hdd/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE