Dua Komisioner KPU dan Bawaslu Babel Jalani Sidang di DKPP

Komisioner KPU Bangka Belitung dan Bawaslu Bangka Belitung saat menjalani sidang di DKPP.(sumber:husam dkpp)
Komisioner KPU Bangka Belitung dan Bawaslu Bangka Belitung saat menjalani sidang di DKPP.(sumber:husam dkpp)

JAKARTA, www.wowbabel.com – Dua Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung dan dua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka Belitung menjalani sidang kehormatan di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Gedung Treasury Learning Center (TLC) Jakarta, Selasa (3/3/2020) kemarin.

Dari rilis yang dikeluarakn Humas DKPP, mereka yang menjalani sidang tersebut masing-masing Davitri dan Fahrururozi dari KPU Bangka Belitung serta Edi Irawan dan Dewi Rusmala dari Bawaslu Bangka Belitung. Keempatnya diadukan oleh Sumarno.

Dalam pokok aduannya, Sumarno menduga dua Komisioner KPU Bangka Belitung, Davitri dan Fahrurrozi dinilai tidak cermat dalam memverifikasi administrasi calon anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung lantaran terdapat ijazah dari salah satu caleg yang bermasalah. Selain itu, caleg tersebut juga diduga tidak jujur dalam mengisi surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Caleg yang dimaksud Sumarno adalah Arbiyanto, yang berasal dari Partai Demokrat. Dikatakan Sumarno bahwa Arbiyanto mendapat ijazah setingkat SMA melalui paket C. Dalam ijazah paket C itu, tertera tempat dan tanggal lahir Arbiyanto yang berbeda dengan yang terdapat dalam kartu identitas.

“Ijazah paket C Arbiyanto ada kejanggalan, tempat, tanggal dan bulan lahir berbeda dengan yang tertera di KTP,” jelasnya dalam berita yang dirilis DKPP.

Lebih lanjut Sumarno mengungkapkan dalam ijazah itu tempat dan tanggal lahir Arbiyanto dituliskan Air Belo, 11 Agustus 1974. Sedangkan yang tertera dalam KTP adalah Belo Laut, 26-01-1968.

Lebih janggal lagi, tambah Sumarno, Arbiyanto diduga tidak pernah tamat SMP sebelumnya.

Sedangkan pihak Bawaslu Bangka Belitung, yakni Edi Irawan dan Dewi Rusmala disebut Sumarno tidak menjalankan tugasnya secara profesional dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu terkait dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Namun dalil yang disebutkan Sumarno dibantah oleh Davitri. Ia menegaskan, KPU Bangka Belitung telah bekerja secara jujur, mandiri, akuntabel dan adil.

Kepada majelis, Davitri mengakui adanya perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir dalam ijazah paket C dan KTP milik Arbiyanto. Namun Arbiyanto telah menyertakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah nomor 421.9/2040/DINDIK/2017 tertanggal 09 Oktober 2017.

“Surat keterangan itu menerangkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama orangtua dan tempat tanggal lahir pada Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Arbiyanto,” ungkap Davitri dalam persidangan.

Bagitu juga dengan Edi Irawan juga membantah dalil yang diungkapkan Sumarno. Menurut Edi, pihaknya sudah mengimbau KPU Provinsi Babel agar berkoordinasi dengan instansi berwenang terkait dengan status dan atau latar belakang bakal calon anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

 “Kami juga pernah mengimbau secara lisan kepada jajaran KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada waktu mengawasi proses pencalonan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila terdapat keragu-raguan terhadap berkas administrasi pencalonan, seperti perbedaan identitas maupun profil bakal calon,” tutur Edi.

Sidang dipimpin Plt Ketua DKPP, Prof. Muhammad selaku Ketua majelis. Ia didampingi oleh tiga Anggota DKPP yang bertindak sebagai Anggota majelis, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati. Selain itu, terdapat Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Bangka Belitung yang menjadi Anggota Majelis dalam sidang ini, yaitu Yandi (unsur masyarakat).(ril/humas dkkpp)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL