Lockdown Kebijakan Pusat, Bukan Kewenangan Pemda

Tim_Wow    •    Senin, 16 Maret 2020 | 18:41 WIB
Nasional
Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  Senin (16/3/2020). (Ist)
Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). (Ist)

BOGOR, www.wowbabel.com -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti perkembangan situasi terkait dengan pandemi virus Corona atau Covid-19. Di saat yang bersamaan, ia juga memberikan perintah yang terukur agar pemerintah bisa menghambat penyebaran virus Corona serta tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat.

"Oleh karena itu, semua kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  Senin (16/3/2020).

 Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan Covid-19. Pertama, kebijakan karantina wilayah (lockdown)  baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," tegas Presiden.

Menurut Presiden, sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan pembatasan sosial (social distancing), yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran Covid-19.

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya," jelasnya.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL