Masih Terkendala Sinkronisasi Data, Dana Covid-19 Babar Belum Cair

Konferensi Persi Gugus Tugas Covid-19 Bangka Barat.(rul/wb)
Konferensi Persi Gugus Tugas Covid-19 Bangka Barat.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com  -- Anggaran sebesar Rp 24 miliar lebih yang sudah disetujui DPRD namun belum juga ada penyerapan dari OPD untuk penanganan Covid19 di Bangka Barat ternyata masih ada sebagian besar alot dalam pembahasan sinkronisasi data.

Sekretaris Gugus covid19 Kabupaten Bangka Barat, Sidarta Gautama menyebutkan ada enam OPD yang saat ini terlibat dalam penganggaran untuk penanganan Covid19 di Kabupaten Bangka Barat yang dapat mengajukan.

Namun tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu akan ada relevansi untuk unsur OPD lainnya ikut andil dalam penanganan yang saat ini kuotanya Rp  24,1 M, bersifat situasional atau bisa ditambah sesuai kebutuhan.

"Tapi yang sekarang yang disampaikan itu yang pertama adalah ya kita sendiri Satpol PP dan PB," ungkap Sidarta dalam Konferensi pers, di OR II Pemkab Bangka Barat, Jumat (17/04/2020).

Anggaran untuk Satpol PP dan PB terkait dengan operasional petugas di lapangan untuk melakukan pencegahan penyebaran covid19 di Kabupaten Bangka Barat.

“Termasuk posko, termasuk operasi, baik itu operasi edukasi maupun operasi penertiban, kemudian juga posko yang ada di kecamatan-kecamatan kita yang menyiapkan,” terang Sidarta.

Kemudian juga kata Sidarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga terlibat untuk menganggarkan untuk subsidi Pasar Murah kepada masyarakat miskin.

Begitu pula dengan Dinas Sosial yang anggarannya juga cukup besar karena menyangkut masalah bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan miskin.

"Dan kalau ditanya sudah sejauh mana sudah melakukan itu, kalau untuk ketersediaan stok  segala macam karena kita kerjasama dengan Bulog mungkin kapanpun ready,” tegas Sidarta.

"Yang jelas sekarang mereka sedang menyelesaikan sinkronisasi data," imbuh Sidarta.

Ditambahkan Sidarta, Diskominfo juga menganggarkan untuk informasi publik, edukasi, dan pengumuman imbauan yang dimuat dalam bentuk spanduk/banner, dan sebagainya.

"Kemudian juga ada Dinas Kesbangpol dalam hal pengawasan tenaga kerja asing cukup barangkali dengan Dinas Kesehatan,” tukas Sidarta.(rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL