Warga Tak Mampu Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Rp 600 Ribu/Bulan

Firman    •    Senin, 20 April 2020 | 17:10 WIB
Lokal
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(fn/wb)
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com  -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung  menggelar rapat anggaran refocusing tahap II penanganan dan pencegahan Covid-19 bersama pihak eksekutif, Senin (20/4/2020).

Rapat anggaran refocusing tahap II penanganan dan pencegahan Covid-19 bersama pihak eksekutif, dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangka Belitung.

Menurut Didit dari hasil rapat terungkap gubernur pernah mengirim surat ke DPRD Provinsi Babel untuk pembiayaan refocusing tahap II sebesar Rp 82.745.000.000.

"Jadi ada tiga komponen kegiatan, pertama, pengamanan jaringan sosial maupun untuk merehab ruang isolasi untuk ODP dan lain-lainnya," jelas Didit Srigusjaya, usai menggelar rapat dengan eksekutif.

Selain itu Didit juga menjelaskan, berdasarkan penjelasan dari Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Babel, dan pihak eksekutif lainnya, pada saat rapat, pihaknya mendapatkan sebuah data yang akurat menyangkut pengamanan jaringan sosial.

"Disini saya luruskan dulu, pemprov tidak akan menunggu koordinasi lagi dengan kabupaten/kota, dalam arti kata kita sepakat yang kita bahas ini hanya besaran bantuan pemprov," terang Didit.

Didit juga menambahkan, untuk Kabupaten/Kota yang rencananya akan bersama-sama, ternyata ada beberapa kepala daerah yang ingin berjalan sendiri.

"Dari hasil rapat tersebut, disampaikannya, Pemprov Babel hanya dapat membantu kurang lebih sekitar 43.749 orang dengan total dana sebesar Rp 33,5 miliar selama tiga bulan, mulai dari bulan Mei hingga Juli dengan perincian dana-dananya berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial," terangnya.

"Karena banyak yang menyampaikan ke DPRD, jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran, maka data yang kita terima secara valid berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya itu sebesar 43.749 orang, maka yang dibantu ialah data yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan-red) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT-red)," terangnya.

Oleh karena itu tambah Didit, dari hasil rapat tersebut menetapkan bagi yang menerima bantuan dari PKH dan BPNT dari APBN sebesar Rp 512.500 per kepala keluarga (KK) selama tiga bulan, kemudian dana bantuan tersebut digenapkan oleh Pemprov Babel menjadi sebesar Rp 600.000,.

"Maka Provinsi untuk penerima PKH dan BPNT hanya membantu sebesar Rp 87.500 per KK, nah Rp 512.500, itu sumber APBN murni, maka biar klop menjadi Rp 600.000, nah yang menerima BPNT tetapi tidak menerima PKH itu dari APBN sebesar Rp 200.000, jumlah orangnya 23.333. Maka ditambah oleh provinsi menjadi Rp 400.000 dari APBD murni, maka klop Rp 600.000, per KK baik yang menerima BPNT dan PKH maupun yang tidak menerima BPNT," urainya.

"Sementara data yang kita hembuskan sebanyak 80.659 orang, Ternyata itu diluar 43.749 orang itu sisanya itu penerima BLT pusat, jumlahnya Rp 600.000, per KK, selama tiga bulan, hanya disini pemprov bicara data, karena kata Pak Sekda, jika masing-masing kabupaten, kota tidak menyampaikan data berdasarkan NIK, maka itu tidak bisa cair," tukasnya.(fn/wb)

 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL