Dinamika Coronibus (Corona-Omnibus Law)

Abrillioga, Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung.(ist)
Abrillioga, Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung.(ist)

Oleh: Abrillioga, Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung

Dunia saat ini sedang dihadapi dengan pandemic global yaitu wabah virus novel corona atau Covid -19 yang pertama kali bermuara di negeri Tirai Bambu, tepatnya Wuhan sejak akhir tahun 2019 lalu, Desember. Namun, siapa sangka jikalau Covid-19 ini akan menjadi wabah mematikan dan melumpuhkan segala aktivitas yang selayaknya di seluruh penjuru negara.

Tak terlewatkan Indonesia itu sendiri, kita tahu bahwa bumi pertiwi bagaikan kehilangan arah dan kelimpungan dalam mengatasi pelbagai masalah yang terjadi. Di tengah menghadapi Covid-19 sebagai musuh bersama, berbagai kebijakan turut diluncurkan oleh pemerintah Indonesia guna melawan dan menghadapi wabah virus yang mematikan ini, sebagai salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya preventifnya untuk menghadapi situasi ini adalah dengan menetapkan kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar agar menekan laju penyebaran virus yang lebih luas lagi.

Akan tetapi, penulis elaborasikan pada kesempatan ini tidak hanya membicarakan tentang kasus Covid-19 itu saja, melainkan juga tentang RUU Omnibus Law. Kita tau saat ini Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik, ditambah lagi munculnya polemik yang tak kunjung usai dan perdebatan panjang terkait  yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membuat produk hukum sapu jagat  sebagai solusi perampingan regulasi yang ada di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa rancangan undang-undang omnibus law didaftarkan dalam program legislatif nasional atau prolegnas tahun 2020. Hal inilah yang beberapa waktu lalu muncul berbagai opini publik tentang ketidaktransparansinya dan terkesan memaksa untuk membahas RUU omnibus law tersebut ditengah wabah Covid-19 ini sehingga pemerintah dianggap memanfaatkan situasi dan kondisi.

Jika kita telisik lebih jauh tentang hakikat omnibus law adalah kepentingan pemerintah, pengusaha dan para investor asing. Inilah yang dipertanyakan tentang sisi keadilan bagi para rakyat kelas rendahan seperti nasib para buruh. Dalam proses pembuatan hukum, dimana hukum dalam pembentukkannya harus didasarkan pada asas kebermanfaatan, keadilan dan keterikatan. Namun dalam rancangan undang-undang omnibus law, asas keadilan serasa tidak tercerminkan dalam regulasi undang-undang sapu jagat tersebut.

Bagaikan jatuh, tertimpa tangga pula. Di tengah pandemic Covid-19 ini, kita tau semenjak Indonesia dikatakan sebagai kasus positif corona ini. Pemerintah Indonesia yang diamanatkan oleh Bapak Joko Widodo untuk menetapkan status social distancing atau physical distancing. Kegiatan pendidikan dan segala sifat yang berinteraksi dengan orang banyak ditiadakan. Seperti study from home dan work from home.

Hal ini tentunya tidak berpengaruh kepada mereka yang memiliki pekerjaan tetap dan gaji tetap, namun bagaimana dengan rakyat kalangan kelas ke bawah seperti para buruh dan pekerja paruh waktu setiap hari. Inilah yang menciptakan dinamika dalam kesenjangan social yang lebih berat lagi.

JIka ditarik garis analisa penulis secara vertical, menjadi suatu keniscayaan jika Indonesia saat ini disebut sebagai status darurat coronibus. Pemerintah ialah sebagai the guardion of solution, sangat diharapkan dan dipertanyakan oleh seluruh elemen lapisan masyarakat bagaimana untuk menindaklanjuti program rancangan undang-undang tersebut di tengah wabah Covid-19 ini.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL