Wagub Babel Soroti Jaminan Kemudahan Distribusi Komoditi Pangan untuk Daerah Kepulauan

Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah.(ist)
Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah menyoroti mengenai jaminan solusi kemudahan dalam hal pendistribusian komoditi pangan ke daerah dengan karakteristik kepulauan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Abdul Fatah saat menyampaikan pendapatnya mengenai integritas ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 dalam kegiatan Webinar Ketahanan Pangan hari ini Kamis (14/5/20) di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kepulauan Babel.

Hadir mendampingi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Babel, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Babel, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Babel.

Seminar diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan mengusung tema Menjaga Integritas Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mempertahankan Hak-Hak Konsumen.

Narasumber pada kegiatan ini yakni Ardiansyah Parman Ketua BPKN, Profesor Bustanul Arifin dari Unila, Agung Jendriadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan, Sutarto Alimoeso selaku Ketua Asosiasi Penggilingan Padi Seluruh Indonesia, dan Kasan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan.

"Tiga hal pokok yang menjadi fokus perhatian kami dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Babel yakni ketersediaan stok pangan, jaminan distribusi, dan demand. Ketiga hal tersebut tentunya berpengaruh pada harga komoditi pangan saat ini. Terlebih saat ini, dengan adanya wabah Covid-19 dan diberlakukannya pembatasan transportasi. Melalui seminar hari ini, pemerintah daerah berharap mendapatkan solusi sehingga kesulitan ini dapat diatasi," ungkap Abdul Fatah.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta meminta supaya Kementerian Pertanian beserta instansi terkait lainnya segera mengambil langkah-langkah preventif untuk menanggulangi kendala distribusi di lapangan

"Langkah preventif harus segera dilakukan melalui aturan pengawasan maupun rekomendasi terkait integritas ketahanan pangan di daerah. Karena kondisi di lapangan saat ini terjadi defisit stok dan harga beberapa komoditi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)," ungkapnya.

Sementara itu Ketua BPKN Ardiansyah memaparkan bahwa pertumbuhan pertanian di Triwulan I tahun 2020 hanya 0,02%. Sedangkan pandemi Covid -19 di Indonesia perkirakan akan berakhir di bulan Agustus tahun 2020.

"Seiring dengan pandemi tersebut, pemerintah dihadapkan dengan tantangan bagaimana menjaga integritas ketahanan pangan? Ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan yang harus ditemukan solusinya mengingat urusan ini medupakan kebutuhan paling dasar selain sandang dan papan," ujarnya.

Selanjutnya beliau mengungkapkan data laporan yang diterima Presiden RI.

"Beberapa daerah saat ini mengalami defisit stok bahan pangan. Defisit stok beras dan jagung di tujuh provinsi, sedang ketersediaan komoditas pangan yang masih diimpor seperti bawang putih ada 31 provinsi yang mengalami defisit stok, dan untuk komoditi gula mengalami defisit stok di seluruh provinsi," ungkapnya.

"Melalui kegiatan ini, ada beberapa hal yang akan kita tindaklanjuti dan carikan solusinya mengenai ketersediaan pangan dari segi supply di daerah yang terpapar Covid-19, ketersediaan dari segi distribusi logistik mengingat adanya larangan impor produk pertanian dari beberapa daerah penghasil serta pengaruh dampak pemberlakuan pembatasan transportasi, selanjutnya ketersediaan dari segi demand," ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung bahwa dampak pandemi covid- 19 yang semakin meluas menyebabkan beberapa daerah melakukan PSBB sehingga hal ini berpengaruh pada produksi, tingkat konsumsi, distribusi, harga dan iklim.(rel/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL