Dua Makam Dibongkar, Warga Kampak Desak Pemkot Proses Oknum Secara Hukum

Warga Kampak beserta Ketua Rukun Kematian Kecamatan Gabek, Nur Muhammad menemui Walikota Pangkapinang untuk membahas persoalan lahan perkuburan atau aset Pemkot. (Dede/wowbabel)
Warga Kampak beserta Ketua Rukun Kematian Kecamatan Gabek, Nur Muhammad menemui Walikota Pangkapinang untuk membahas persoalan lahan perkuburan atau aset Pemkot. (Dede/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Warga Kampak beserta Ketua Rukun Kematian Kecamatan Gabek, Nur Muhammad menemui Walikota Pangkapinang untuk membahas persoalan lahan perkuburan atau aset Pemkot yang sempat dicaplok oleh seorang oknum yang tidak bertanggungjawab.

Nur Muhammad meminta Pemkot dapat mengambil langkah tegas agar lahan perkuburan atau aset pemerintah tersebut tidak kembali dicaplok oleh yang tidak bertanggungjawab.

"Kami minta aset tersebut dikuasi utuh dengan dipagar agar tidak menimbulkan niat atau mufakat jahat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti masalah yang terjadi saat ini, caplok sana, kavling sini," kata dia.

Sebab kata dia, lahan tersebut dulu memang diperuntukkan untuk perkuburan. Pada tahun 2006, Pemkot Pangkalpinang telah membeli atau membebaskan lahan lalu peruntungan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU).

"Clear, dan saya sendiri melihat berkas tersebut. Kami juga meminta diproses secara hukum pihak yang tidak bertanggungjawab tadi. Ini sudah kejahatan luar biasa, dua makan dibongkar, Pak. Besar harapan kami Pemkot dapat menyelesaikan masalah ini," ujar Nur, Senin (18/5/2020).

Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil alias Molen mengaku dari secara analisa terkait pertanahan di Pangkalpinang, ketika dirinya menjabat Walikota Pangkalpinang memang salah satu permasalahan itu adalah terkait aset pertanahan.

"Sekarang terkait kampak ini. Ini adalah aset kota, tetapi ada klaim oknum yang menyatakan bahwa itu aset dia. Ketegasan kami akan terus memproses ini kalau ada yang klaim," kata Molen.

Menurut Molen, Pemkot mempersilakan yang bersangkutan jika ingin mengklaim lahan tersebut. Namun nantinya secara hukum yang menentukan.

"Surat tahun 1991 ini saya lihat ada salah dia. Palsu ini. Kerena di tahun 91 setahu saya Pangkapinang ini dati dua, dia nulis distampel ini dati satu. Nah, kenapa? Tetapi silakan yang bersangkutan mau klaim, namun secara hukum menentukan," tandasnya. (Hdd/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL